“Kalau anggarannya dari APBD Provinsi Papua Selatan, tentu pembangunan perkantoran yang meliputi kantor gubernur, DPR, dan MRP Papua Selatan tersebut sudah kita mulai di 2023 kemarin. Karena kita sudah siap tanahnya. Tanahnya sudah ada, pelepasannya sudah ada dan master plannya juga sudah ada. Tapi, karena anggaran perkantoran di pusat pemerintahan tersebut dianggarkan dari kementrian PUPR dan dikoordinasikan langsung oleh BP3UKP yang diketuai Wapres maka kita ini sifatnya menunggu,” katanya
Karena itu, semuanya tergantung dari PUPR kapan memulai pembangunan perkantoran tersebut. Karena akan dilakukan pembangunan secara serentak untuk 3 DOB Provinsi di Papua. “Karena ground breakingnya atau peletakan batu pertamanya juga dilakukan secara serentak oleh wakil presiden. Pembangunannya juga demikian. Jadi kita pada posisi menunggu,” pungkasnya. (ulo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Vice President Corporate Communications PTFI Katri Krisnati mengonfirmasi penghentian sementara arus lalu lintas darat tersebut…
Selain sesak napas, sejumlah korban juga mengeluhkan pusing. Beberapa korban bahkan mengalami tekanan psikologis…
Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan adanya aktivitas yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah…
Menurutnya, semua pimpinan daerah sudah mengetahui mekanismenya. Apa yang sudah diterima harus dipertanggungjawabkan terlebih…
Pemerintah Kota Jayapura terus memperkuat pelayanan bagi warga terdampak kebakaran yang kini masih berada di…
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo menyebutkan, keempat orang tersebut diduga terlibat…