

Paino, SIP, MT (foto:Sulo/Cepos)
MERAUKE– Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan PPS kembali mengajukan anggaran ke Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk pembangunan pelabuan perikanan di Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke-Papua Selatan.
Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan Paino, SIP, MT, mengungkapkan, pengajuan anggaran ini kembali dilakukan setelah tahun 2024 ini belum teralokasi dari APBN.
‘’Kita ajukan kembali ke pusat melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan karena anggarannya tahun ini belum teralokasi. Kita ajukan seluruh dokumennya, nanti mereka yang tentukan berapa anggarannya,’’ kata mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke ini, kepada media Cenderawasih Pos, baru-baru ini.
Sementara lahan untuk membangunan dermaga tersebut, Paino mengaku bahwa sudah dilakukan pembebasan lahan. ‘’Tapi berapa anggarannya kami kurang tahu karena kemarin langsung dibayarkan dari keuangan,’’ jelasnya.
Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Kumbe tersebut karena sebagian kapal yang beroperasi di sekitar laut Merauke dan Arafura berlabuh di Kali Kumbe terutama kapal-kapal cumi maupun kapal penangkap ikan lainnya. Sementara Pelabuhan Samudera yang ada di Kali Maro, Merauke tidak mampu menampung seluruh kapal itu jika masuk ke ke Pelabuhan Samudera Merauke tersebut. (ulo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
lub Persipura Jayapura merupakan salah satu tim yang memiliki prestasi cukup mentereng pada kompetisi sepakbola…
Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol. Faizal Ramadhani, mengungkapkan berdasarkan data sementara yang mereka…
Kapolres menyampaikan, peristiwa tersebut diduga dilakukan oleh sekelompok Orang Tidak Dikenal (OTK) di lokasi penambangan…
Polres Jayapura berhasil mengamankan seorang terduga pelaku kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang menyebabkan…
Polres Jayapura memastikan akan menindak tegas setiap kasus dugaan intimidasi yang dilakukan oknum sopir taksi…
Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung mengatakan DPRK Kabupaten Jayapura telah menyerahkan sebanyak 35 rekomendasi…