

Wakil Bupati Keerom, Daud saat membuka Musrenbang tingkat kabupaten di Gedung Pramuka, Selasa (28/4). (foto:Erianto / Cepos)
Fokus pada Hasil Nyata bagi Orang Asli Papua
KEEROM – Pemerintah Kabupaten Keerom menyiapkan perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten. Agenda tahun ini memiliki format berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena dilakukan penggabungan antara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Musrenbang Otonomi Khusus (Otsus) untuk tahun anggaran 2027.
Wakil Bupati Keerom, Daud, dalam sambutannya menekankan bahwa penggabungan ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi antara program pembangunan umum dan program spesifik yang didanai melalui dana Otsus. Langkah ini diambil agar seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas usulan kegiatan secara lebih efektif.
Pemkab Keerom memberikan catatan terhadap kondisi riil di lapangan. Wakil Bupati Daud menyatakan bahwa tantangan pembangunan di wilayah perbatasan ini masih signifikan, terutama menyangkut kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Berdasarkan data evaluasi pemerintah daerah, terdapat empat poin utama yang menjadi kendala saat ini, yakni kesenjangan akses pendidikan, kualitas layanan kesehatan, keterbatasan ekonomi produktif dan ketimpangan wilayah.
“Arah kebijakan Otsus tahun 2027 harus lebih fokus, tepat sasaran, dan berdampak langsung. Tidak boleh lagi ada program yang tidak jelas siapa penerima manfaatnya,” tegas Daud dalam sambutannya ketika membuka m Musrenbang Kabupaten Keerom di Gedung Pramuka, Selasa (28/4).
Pemkab Keerom juga menetapkan investasi pada Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pilar utama. Di bidang pendidikan, prioritas diarahkan pada pemberian beasiswa yang tepat sasaran dan akses sekolah yang layak.
Page: 1 2
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya telah menetapkan sikap untuk mendukung…
Menurut Rocky, polemik pendidikan Gibran tidak bisa dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, sikap negarawan…
Beberapa poin yang dipersoalkan oleh pelapor terdiri atas proses penerbitan PKPU Nomor 19 Tahun 2023…
Nerlince mengatakan, pembayaran ganti rugi atas lahan tersebut sudah berlangsung beberapa tahun oleh Pemerintah…
Menurut Fakhiri, pembangunan Papua tidak dapat hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi.…
Menurut Mote, konektivitas menjadi kebutuhan penting untuk membuka akses masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di Waropen.…