Categories: BIAK

Hak Belum Dibayar, PPD dan PPS Swandiwe Ancam Boikot PSU Pilgub Papua

KPU Biak Numfor sempat menjanjikan pembayaran akan dilakukan pada tanggal 14 Mei. Namun, setelah tanggal tersebut terlewati, PPD dan PPS kembali mendatangi KPU pada tanggal 15 Mei, namun hak mereka masih belum dibayarkan.

Tak punya pilihan lain, teman-teman dari PPS dan perwakilan 15 kampung akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Biak Numfor.

“Sementara kita masih menunggu penyelidikan tingkat lanjut dari Polres Biak Numfor,” kata Ayub.

Terkait persiapan PSU, Ayub Kmur menyatakan bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk tahapan evaluasi kesiapan PPS. Namun, dari pihak PPS di Distrik Swandiwe, mereka masih menunggu pembayaran hak operasional mereka sebelum siap untuk dievaluasi kembali dan melanjutkan pekerjaan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat kelancaran proses PSU di Distrik Swandiwe, yang merupakan krusial bagi pencermatan data terakhir dengan jumlah pemilih yang tidak sedikit.

Sementara ditempat terpisah, Kasat Reskrim Polres Biak Numfor Iptu Tantu Usman, membenarkan adanya laporan dari masyarakat terutama PPD dan PPS Distrik Swandiwe terkait hak-hak mereka yang belum terbayarkan. “Ada Pak,” ujarnya singkat. (Il/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Guru TK Didorong Jadi Pondasi Wajib Belajar 13 TahunGuru TK Didorong Jadi Pondasi Wajib Belajar 13 Tahun

Guru TK Didorong Jadi Pondasi Wajib Belajar 13 Tahun

Perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) ke-76 yang dipusatkan…

6 hours ago

KWI Soroti Luka Sosial Papua

Dalam seruan tersebut, KWI menilai situasi sosial di Indonesia menunjukkan adanya luka sosial yang semakin…

7 hours ago

Aktivitas Pelayanan Dipindahkan Ke Kantor Kelurahan Hinekombhe

Setelah dipalang aktivitas pelayanan Kantor Distrik Sentani untuk sementara dipindahkan ke Kantor Kelurahan Hinekombhe. Hal…

8 hours ago

Wamendagri: Data OAP Jadi Dasar Utama Kebijakan Otsus Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…

2 days ago

Dua Warga Australia Divonis Lebih Berat dari Tuntutan JPU

Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…

2 days ago

Komnas HAM: Ada Pembiaran di Tambang Ilegal

Kasus pembunuhan terhadap pendulang emas di tanah Papua kembali terjadi dan dinilai sebagai peristiwa berulang…

2 days ago