

Debora Salosa (foto:Elfira/Cepos)
Kepala UKPBJ Pemprov Papua Debora Salosa Raih Penghargaan Nasional
Berada di ujung timur Indonesia, Papua masih sering dianggap terbelakang dan tertinggal. Namun, tak jarang juga dari Papua mampu menunjukkan prestasi tingkat nasional. Seperti halnya yang diraih oleh Debora Salosa, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemprov Papua. Lantas apa upaya Debora setelah menerima penghargaan tersebut ?
Laporan: Elfira-Jayapura
Penghargaan yang diterima Debora diberikan saat Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta Kamis (10/10) lalu.
Kegiatan ini diikuti 38 provinsi di seluruh Indonesia. Papua yang diwakili Debora Salosa ini, mampu meraih peringkat pertama tingkat nasional sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Berprestasi
Isu sistem kinerja Orang Asli Papua (OAP) yang diangkat Debora Salosa saat seleksi, mengantarnya meraih penghargaan peringkat pertama tingkat nasional sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) beprestasi.
Alasan Debora mengangkat isu sistem kinerja OAP tak terlepas dari implementasi sejak tahun 2021 dan Pergub terbaru, agar orang Papua benar-benar terakomodir. Alasan lainnya, selama ini pelaku usaha OAP belum memiliki data. Akibatnya mereka harus bersaing lebih keras, belum lagi apakah kualifikasi perusahaan mereka sudah tercatat atau memiliki NPWP dan sebagainya.
“Dengan begini, secara tidak langsung kita mengedukasi pelaku usaha OAP tertib administrasi,” ucap Kepala BPBJ Provinsi Papua, Debora Salosa, saat ditemui Cenderawasih Pos, di Jayapura, Selasa (22/10).
Lebih lanjut, Debora Salosa menjelaskan, misalkan pelaku usaha OAP dapat pekerjaan atau proyek pengadaan barang dan jasa, maka harus mengelola itu dengan baik. Namun yang terpenting, kata Debora, Kepala-kepala Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun pengguna anggaran wajib menggunakan data yang sudah ada untuk melihat perencanaan-perencanaan itu.
Termasuk pelaku usaha OAP di wilayah yang mudag akses internet harus masuk dalam sistem pendataan, hal ini agar pertumbuhan usahanya tercatat. Dengan penghargaan yang telah diraihnya, impian Debora adalah ke tingkat internasional. Dengan begitu, pelaku usaha OAP bisa terakomodir dengan baik.
“Sebab jika menggunakan dana dari pemerintah untuk melakukan pembinaan itu sulit bagi kami, berharap ada lembaga-lembaga nasional atau internasional dalam rangka pemberdayaan terhadap pelaku usaha OAP termasuk melakukan langkah-langkah pembinaan dengan sistem kinerja,” ujarnya.
Page: 1 2
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menyatakan evakuasi dilakukan setelah pihak…
Krisis pangan dan air bersih melanda ratusan warga di tiga distrik terisolasi Kabupaten Puncak, Papua…
Seratusan orang yang terdiri dari pelajar dan guru di SMAN 5 Jayapura, diduga keracunan makanan…
Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan Rp311,2 miliar ke kas negara setelah menemukan anomali pada 414…
Kondisi ini diperkirakan kian mengkhawatirkan karena potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif pada…
Karena itu, Kemenkeu saat ini tengah menghitung kebutuhan tambahan anggaran yang diperlukan untuk menambal kekurangan…