

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. (Humas Kementerian Komdigi)
JAKARTA-Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, akhirnya buka suara terkait fitur live pada platform TikTok yang tiba-tiba tak bisa diakses sejak Sabtu (30/8) malam.
Meutya pun mengungkapkan bahwa penutupan fitur live di Indonesia tersebut dilakukan secara sukarela oleh TikTok.
“Kami pun melihat pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok, bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live,” kata Meutya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8).
Meutya menjelaskan, pemerintah sejatinya mengharapkan penangguhan ini tidak berlangsung lama. Sebab, terdapat UMKM yang turut menggunakan fitur tersebut untuk berjualan.
“Jadi kalau kondisi berangsur baik, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi fitur live TikTok. Pada saat ini negara, kami memahami bahwa ada UMKM yang terdampak yang berjualan secara live, tapi mudah-mudahan tetap bisa e-commerce tanpa live,” ungkap dia.
“Sekali lagi kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kondisi membaik, sehingga fitur live TikTok bisa kembali,” imbuhnya.
Di sisi lain, TikTok Indonesia pun telah membenarkan fitur live di TikTok tak bisa digunakan. Fitur ini akan sukarela ditangguhkan dalam beberapa hari ke depan.
“Sebagai bagian dari langkah ini, kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok live selama beberapa hari ke depan di Indonesia. Kami juga terus menghapus konten yang melanggar panduan komunitas dan memantau situasi yang ada,” tulis juru bicara TikTok dalam keterangannya, Sabtu (30/8).
Langkah tersebut juga diakui sebagai respons dari meningkatnya kekerasan pada aksi unjuk rasa di Indonesia. “Kami mengambil langkah-langkah pengamanan tambahan untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang yang aman dan beradab,” jelasnya.(*/jawapos)
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…