Menurutnya, tindakan pelaporan ini adalah preseden baik bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kebencian, fitnah dan hoaks yang disebar secara liar dan brutal. “Upaya ini harus menjadi peringatan bagi semua pihak, bahwa ruang digital tidak boleh menjadi tempat bebas memproduksi kekacauan tanpa tanggung jawab,” tegasnya.
Rivai menganggap pengawas Pemilukada yaitu Bawaslu Papua tidak peka dan jeli terhadap dinamika buruk yang terjadi, sehingga apa yang diputuskan DKPP hari ini kepada Bawaslu Papua sangatlah tepat.
Ia pun mengajak masyarakat Papua untuk tidak ikut menyebarkan konten berisi ujaran kebencian, fitnah, dan penghinaan, baik terhadap tokoh politik, pemimpin adat, maupun masyarakat umum.
“Pilgub Papua bukan ajang saling menjatuhkan, apalagi menginjak martabat pribadi seseorang. Kita semua bertanggung jawab menjaga kehormatan demokrasi, terutama di ruang publik digital yang semakin liar,” ujarnya.
Mereka pun percaya bahwa hukum akan berjalan dengan adil, dan semua pelaku akan diproses sesuai peraturan yang berlaku. “Mari jaga Papua tetap damai, bermartabat, dan bebas dari politik kebencian,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya secara resmi memulai pelaksanaan Diklat Prajabatan, Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS…
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan setempat mulai membenahi layanan pendidikan khusus menyusul rendahnya indeks…
Massa aksi datang menggunakan dua unit mobil pikap dengan membawa sejumlah atribut, di antaranya…
Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura terus mendorong upaya kemandirian bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)…
Sebanyak 13 calon siswa (casis) yang dikirim melalui Lanud J.A. Dimara Merauke berhasil lolos seleksi…
Ibadah syukur yang berlangsung di Tugu Injil Pesisir Pantai Skouw, Kampung Skouw Yambe, tersebut…