

Ketua Bawaslu Papua Pegunungan Fredy Wamu, Komisioner KPU Papua Pegunungan Divisi Teknis, Melkianus Kambu dan Komisioner KPU Papua Pegunungan Divisi SDM Adi Wetipo saat memberikan keterangan pers di Gedung Tongkonan Wamena Selasa (27/8).
WAMENA – Sampai dengan hari pertama pelaksanaan pendaftaran Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan memastikan belum mendapatkan mendapatkan tambahan personil pengamanan kususnya BKO dari Polda Papua, sebab sampai dengan saat ini Pempov Papua Pegunungan belum merealisasikan hibah pengamanan.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Fredy Wamu menyatakan hari ini sudah dimulai dibuka pendaftaran untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, namun terkait dengan masalah keamanan, mengingat belum lama ini ada pembakaran kantor KPU papua Pegunungan akibat belum ada pasukan Bawah Kembali Operasi (BKO) dari Polda Papua.
“Jadi Kami KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan belum ada personil BKO dari Polda Papua yang bertugas di kantor -kantor tersebut karena terkendala dengan belum ada realisasi dana hibah dari KPU Provinsi Papua pegunungan kepada Polda Papua guna menyiapkan droping anggota BKO kepada kami di wilayah Papua Pegunungan,”ungkapnya.
Fredy menegaskan hari ini KPU dan Bawaslu Papua Pegunungan sedikit kewalahan menghadapi masa yang datang melakukan aksi demo sehingga sangat dirasakan tugas -tugas yang dilakukan menjadi tersendat karena kurangnya pengamanan. “Kami meminta kepada Bapak Mentri Dalam Negeri, melalui melalui PJ Gubernur Papua Pegunungan untuk memperhatikan bagian ini untuk memberikan dana hibah secepatnya kepada Polda Papua agar dapat mendukung kami penyelenggara pilada dalam pengamanan,”tegasnya.
Ia juga memastikan pada saat pileg kemarin ada perbantuan BKO dari Polda Papua ke Bawaslu maupun KPU Papua Pegunungan ada sekitar 30 personil yang dibagi dua namun untuk penyelenggaraan Pilkada baik BKO ataupun pengamanan melekat yang lainnya, ini yang belum ada sehingga ini yang menjadi kendala dalam melaksanakan tugas secara kelembagaan.
Page: 1 2
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…
Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…
Kasus pembunuhan terhadap pendulang emas di tanah Papua kembali terjadi dan dinilai sebagai peristiwa berulang…
Kementrian dalam negeri menugaskan pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya untuk segera untuk menyiapkan langkah…
Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota memusnahkan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu…
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, rencana persiapan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rangka panen…