Giliran makna Otsus hilang tak ada yang bicara. Hampir tak ada anggota DPR atau kepala daerah yang berdiri ke depan memberikan pertimbangan kepada pemerintah pusat soal keberadaan Otsus itu sendiri. Padahal lembaga-lembaga ini lahir dari Otsus.
“Harusnya bisa ramai-ramai ke kementerian, ke presiden membuka ruang dialog dan menyuarakan aspirasi masyarakat adat. Tapi inikan tidak ada,” cecarnya.
Iapun berpendapatn bahwa tidak perlu terlalu banyak lembaga baru. Yang penting aturan yang sudah ada dijalankan secara konsisten. Bahar juga meminta wakil rakyat Papua di DPR RI lebih aktif menyampaikan persoalan masyarakat Papua kepada pemerintah pusat, terutama terkait investasi dan proyek pembangunan yang bersinggungan langsung dengan tanah adat.
Ia berharap pembangunan di Papua dilakukan secara lebih adil, terbuka, dan melibatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama.
“Pembangunan harus menghormati hak ulayat, melibatkan Orang Asli Papua, dan tidak boleh menghilangkan rasa keadilan masyarakat adat,” tandasnya. (ans/rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Puskesmas Rimba Jaya yang berlokasi di Lepro, Kelurahan Rimba Jaya, Merauke, berada dalam satu kawasan…
Berdasarkan data tahun 2025, prevalensi stunting di Kabupaten Merauke tercatat 17,4 persen atau sebanyak 1.462…
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH menyatakan saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menfokuskan pembangunan…
Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menegaskan bahwa Camporee Pathfinder Arafura International 2026 menjadi wadah…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Iptu Marcelino Rumambi, SH, MH membenarkan adanya kebakaran tersebut yang…
Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Mimika, Iptu Hempy Ona, mengonfirmasi bahwa kecelakaan ini melibatkan satu…