Giliran makna Otsus hilang tak ada yang bicara. Hampir tak ada anggota DPR atau kepala daerah yang berdiri ke depan memberikan pertimbangan kepada pemerintah pusat soal keberadaan Otsus itu sendiri. Padahal lembaga-lembaga ini lahir dari Otsus.
“Harusnya bisa ramai-ramai ke kementerian, ke presiden membuka ruang dialog dan menyuarakan aspirasi masyarakat adat. Tapi inikan tidak ada,” cecarnya.
Iapun berpendapatn bahwa tidak perlu terlalu banyak lembaga baru. Yang penting aturan yang sudah ada dijalankan secara konsisten. Bahar juga meminta wakil rakyat Papua di DPR RI lebih aktif menyampaikan persoalan masyarakat Papua kepada pemerintah pusat, terutama terkait investasi dan proyek pembangunan yang bersinggungan langsung dengan tanah adat.
Ia berharap pembangunan di Papua dilakukan secara lebih adil, terbuka, dan melibatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama.
“Pembangunan harus menghormati hak ulayat, melibatkan Orang Asli Papua, dan tidak boleh menghilangkan rasa keadilan masyarakat adat,” tandasnya. (ans/rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Menurut Anthon, penetapan tersangka yang dilakukan setelah penggeledahan dan kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara…
Dari rekaman suara selama 13,56 menit yang tersebar terdengar jelas jika Wesley nampak ikut berduka…
Ada sejumlah rute dan salah satunya menuju Mamberamo Raya. Ya jika hanya mengandalkan pesawat tentu…
Paru-paru basah atau pneumonia merupakan infeksi pada jaringan paru-paru yang menyebabkan kantung udara terisi cairan…
Peristiwa tersebut terjadi setelah hujan lebat selama beberapa hari yang dipicu Topan Maysak mengakibatkan banjir…
Puskesmas Rimba Jaya yang berlokasi di Lepro, Kelurahan Rimba Jaya, Merauke, berada dalam satu kawasan…