Selain itu, pihak tenaga kesehatan juga menyampaikan tuntutan terkait hak mereka, yakni jasa pelayanan BPJS yang disebut belum dibayarkan selama kurang lebih tujuh (7) bulan, serta jasa pelayanan non-JKN tahun 2025 yang hingga kini belum direalisasikan. Pihak RSJ Abepura berharap agar permasalahan ini segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Mereka menyatakan bahwa pelayanan akan kembali dibuka apabila seluruh kendala tersebut dapat diselesaikan.
“Kami juga menuntut hak kami pelayanan BPJS selama tujuh bulan dan pelayanan non-JKN selama tahun 2025 belum dibayar hingga sekarang,” lanjut Welmince menjelaskan.
Dari pantauan Cenderawasih Pos, sejumlah tuntutan dari masa aksi tersebut dituliskan dalam bentuk pengumuman yang diterpampang di gerbang dan pintu masuk UGD rumah sakit.
“Kami menuntut hak kami,” demikian salah satu poin yang tertulis dalam pengumuman tersebut. Pengumuman tersebut ditandatangani oleh perwakilan 12 kepala ruangan rawat inap, kepala instansi dan kepala unit RSJ Abepura.
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
-Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di tingkat kampung di Papua belum merata. Dari 1.029…
Penggunaan kembali prasarana penyeberangan ini disambut dengan rasa lega yang mendalam oleh masyarakat Abepura,…
Langkah ini menyusul keberhasilan evakuasi salah seorang korban selamat, Demerina Uamang (23), yang sempat diamankan…
Ketua HONAI, Pdt. Andrikus Mofu, menegaskan gereja tidak ingin masyarakat terus menjadi korban kekerasan, kehilangan…
Ia ditemukan tewas dengan kondisi terbakar bersama mobilnya. Yang bikin heboh adalah, sebelum dieksekusi, ia…
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menduga aksi yang berlangsung di sejumlah daerah tersebut tidak…