

Para pengurus KNPB saat memberikan keterangan pers di Waena, Selasa (21/10). KNPB meminta dalam peperangan yang terjadi melawan TPNPB, TNI jangan lagi menggunakan bom. (KNPB For Cepos)
Dianggap Tak Ada Langkah Maju Selesaikan Masalah Papua
JAYAPURA – Mencermati dinamika yang terjadi belakangan ini khususnya di beberapa wilayah yang sedang terjadi konflik, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengeluarkan pernyataan sikap. Melaui Juru Bicara Nasional KNPB Pusat Ogram Wanimbo beberapa hal ditekankan terutama yang berkaitan dengan penggunaan bom.
“Menyikapi siituasi Papua belakangan ini yang melibatkan TPNPB dan TNI-Polri dimana penggunaan senjata yang tidak seimbang antara kombatan TPNPB dan TNI-Polri adalah pelanggaran Hukum Humaniter Internasional ( HHI ). Penggunaan bom untuk menyerang sangat tidak seimbang sehingga pihaknya mendesak untuk tidak menggunakan bom,” ujar Ogram dalam rilisnya, Selasa (21/10).
Apalagi dampaknya bisa mengancam keselamatan warga sipil di wilayah konflik. “Pihak militer telah melanggar Konvensi Convention on Cluster Munitions (CCM) dan KNPB menekankan bahwa penggunaan bom tidak sebanding dengan perlawanan TPNPB,” katanya.
Menurutnya pasukan TNI saat ini terlibat perang tidak hanya meenggunakan senjata tetapi juga dengan berbagai cara melalui udara dengan pesawat tempur,drone dan menjatuhkan bom.
“KNPB mengutuk keras tindakan militersime Indonesia sebagai tindakan yang sangat brutal dan tidak manusiawi,” cecarnya.
Tak hanya itu, persoalan pengungsiaan di beberapa daerah juga disorot. Mulai dari wilayah Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Maybrat Yahukimo, dan Teluk Bintuni. Para pengungsi ,sangat membutuhkan bantuan. Kemudian mensikapi dugaan penembakan terhadap 4 warga di Dogiyai pada 20 Oktober 2025 ini dianggap sudah di luar prosedur.
Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua induk mencapai sekitar…
Aiptu Yunus Maturutty menjelaskan, awalnya pelaku diduga melakukan persetubuhan atau rudakpaksa terhadap korban sesuai laporan…
Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey mengatakan, kasus terbaru terjadi pada 16 Desember 2025.…
Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze mengatakan belum mendapatkan data terakhir sudah berapa sekolah yang telah…
Ardhiana mengatakan, keempat ekor burung tersebut diangkut secara ilegal dan tidak diketahui identitas pemiliknya. Ia…
Pengelola APMS Putra Baliem Mandiri Magi Pasaribu menegaskan putusan hukum tertinggi itu bersifat final dan…