Gubernur Soroti BKD Usai Rotasi 36 Pejabat Pemprov Papua

JAYAPURA-Matius D. Fakhiri melantik 36 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang terdiri atas 24 pejabat struktural dan 12 pejabat fungsional dari berbagai jenjang jabatan. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2026, dengan mempertimbangkan aspek kompetensi, integritas, loyalitas, serta rekam jejak kinerja para pejabat.

Namun dalam kesempatan itu, Fakhiri secara khusus menyoroti kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ia menegaskan pembenahan BKD menjadi prioritas guna memastikan manajemen karier dan mutasi ASN berjalan berdasarkan kompetensi dan profesionalisme.

“Saat ini yang mau saya benahi adalah BKD, sebab BKD sebagai instrumen harus benar-benar memperhatikan karier dan prestasi seluruh ASN. Pergeseran jabatan harus berdasarkan kompetensi dan profesionalisme,” tegasnya kepada wartawan, usai memimpin pelantikan di kantor gubernur, Rabu (18/2).

Menurutnya, mutasi yang tidak terukur dapat mengganggu struktur dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua. Karena itu, dalam pelantikan kali ini banyak pejabat yang berasal dari BKD sebagai bagian dari langkah pembenahan. Ia berharap BKD mampu membantu gubernur dalam memetakan kompetensi seluruh ASN sehingga penempatan jabatan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) lebih tepat sasaran.

Fakhiri juga mengungkapkan akan melakukan pembenahan di dua OPD lainnya guna mendukung akselerasi pembangunan pada 2026. Selain itu, sejumlah pejabat dirotasi karena akan memasuki masa pensiun, di antaranya Sekretaris DPR Papua (Sekwan) yang akan pensiun pada April mendatang serta Kepala Kesbangpol Musa Isir. “Regenerasi harus diterapkan, tata kelola pemerintahan harus profesional. Ini bagian dari penyegaran,” ujarnya.

Ia menegaskan evaluasi tidak berhenti pada pelantikan ini. Pejabat yang diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) maupun penjabat (Pj) akan dievaluasi dalam enam bulan ke depan untuk melihat sejauh mana mereka mampu menerjemahkan visi-misi gubernur yang selaras dengan visi-misi presiden.

“Kita sudah menyusun RPJMD. Semua OPD harus memaknai itu sebagai pijakan kerja untuk percepatan pembangunan Papua,” katanya. Fakhiri pun meminta BKD membangun sistem manajemen organisasi yang baik agar seluruh ASN merasa dilayani, bukan dipersulit. “BKD harus bekerja dengan baik melayani seluruh ASN di Provinsi Papua,” pungkasnya. (fia/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q