“Kalau tiba-tiba demonya serentak berarti ada fenomena terhadap pelaksanaan MBG. Fenomenanya karena ada yang keracunan, ada yang datang terlambat, pelayanan yang tidak sampai. Kita harus melihat fenomena-fenomena itu semua,” ujarnya. Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh karena pelaksanaan MBG di Papua belum berjalan secara merata. Ada daerah yang sudah mendapatkan program tersebut, sementara daerah lainnya belum tersentuh.
Frits juga meminta aparat kepolisian yang mengamankan aksi pelajar mengedepankan pendekatan humanis. Para pelajar, kata dia, tidak sedang melakukan tawuran, melainkan menyampaikan aspirasi terkait program yang mereka terima. “Anak-anak yang demo harus diperlakukan secara humanis. Jangan diperlakukan seperti sedang tawuran. Mereka ingin menyampaikan aspirasi, karena itu pendekatannya harus lebih humanis,” tegasnya.
Di sisi lain, Frits menilai pemerintah, DPR dan pengelola MBG perlu membuka ruang dialog dengan para pelajar. Aspirasi yang disampaikan harus difasilitasi agar dapat diketahui secara jelas persoalan yang mendorong munculnya penolakan. Ia mengatakan, pemerintah juga perlu menjelaskan kembali tujuan dan manfaat MBG kepada masyarakat. Sebab, apabila program tersebut ditempatkan sebagai kebutuhan, pelaksanaannya harus dirancang secara baik, merata dan tidak menimbulkan resistensi.
Keberagaman ini menurutnya harus dipelihara sebagai modal dasar untuk membangun tatanan sosial yang adil…
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan kasus tersebut bermula ketika korban…
Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke masih terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam program revitalisasi Universitas…
“Sebentar lagi selesai.” Kalimat ini mungkin sering muncul saat sedang mengerjakan tugas atau mengejar deadline.…
Usai melalui beberapa tahapan test yang dilakukan dari oleh pansel dan BKN, akhirnya Gubernur Papua…
Selama ratusan bahkan ribuan tahun, bumi dan laut telah menghidupi miliaran manusia. Lebih dari 17…