Potensi Konflik Pada Pileg Harus Dipantau

JAYAPURA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua, melakukan rapat evaluasi tahun 2023, dan penyusunan program strategis tahun 2024. Dalam rapat tersebut, Komnas menentukan program strategis 2024 untuk pamajuan HAM di tanah Papua di 6 provinsi.

Adapun program strategis tersebut menyangkut situasi HAM menuju pemilu 14 Februari 2024, menjadi perhatian Komnas HAM RI Perwakilan Papua dengan membuka posko pengaduan Pemilu bagi masyarakat.

“Tetapi juga akan memantau pelaksanaan Pemilu, sebab sangat perpotensi hilangnya hak hak konstituasional warga negara terutama bagi kelompok rentan,” ucap Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey kepada Cenderawasih Pos, Selasa (16/1).

Menurut Frits, potensi kekerasan di beberapa wilayah yang menjadi basis kelompok sipil bersenjata menjadi perhatian pemantauan komnas HAM.

“Tak hanya itu, potensi konflik pada Pileg harus dipantau antara orang asli Papua (OAP) dan non Papua pasca pemilihan legislatif,” katannya.

“Kesiapan penyelenggara Pemilu di tanah Papua menjadi penting untuk di pantau,” sambungnya.

Sementara itu, Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), mengingatkan setiap Caleg yang bertarung sebagai calon DPRD, DPR RI, DPD, bupati dan gubernur adalah mereka yang siap kalah dan siap menang. Sehingga itu, setiap Caleg memiliki jiwa kalah dan menang.

“Saran saya bagi kandidat yang akan bertarung dalam proses pesta demokrasi, lebih paham dan mengerti sistim pertandingan berpolitik siap kalah dan siap menang. Bagi mereka yang menang diberikan aspresiasi karena dia yang dipercayai oleh masyarakat,” ucap Direktur YKKMP, Theo Hesegem dalam rilisnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (16/1)

Sementara itu lanjut Theo, bagi kandidat yang kalah harus menerima kekalahannya dengan berjiwa besar, mungkin karena anda waktunya tertunda dan bisa mencoba giliran berikut.

Ia pun mengingatkan penyelenggara pesta demokrasi dalam hal ini anggota KPU harus bekerja profesional, indenpenden, jujur dan terukur sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, sehingga keadilan dapat terwujud bagi kandidat kandidat yang kalah dan menang.

“Apabila penyelenggara kerja tidak profesional independen, jujur dan terukur atau manipulasi suara, maka saya percaya nanti akan ada potensi konflik,” kata Theo.

Theo berharap penyelenggara Pemilu tidak berpihak kepada salah satu kandidat, atau membelok suara kepada kandidat yang lain. Sehingga disitu akan kelihatan indenpedensi penyelengara Pemilu.

“Saya berharap masing-masing Caleg menjaga Kamtibmas dengan baik, sehingga proses pemilihan hingga sampai penghitugan suara dapat berjalan dengan aman, tertib dan terkendali. Sehingga tidak ada korban jiwa yang berjatuhan dalam proses Pemilukada yang berdampak merugikan orang lain, atau masyarakat sipil,” pungkasnya. (fia/wen)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos