“Sudah dua kali MRP memfasilitasi pertemuan antara kami masyarakat adat Nafri dengan pemerintah, yaitu tanggal 9 dan hari ini, Kamis (15/10). Tetapi pemerintah sama sekali tidak merespons. Karena itu, jalan yang harus kami tempuh adalah turun melakukan pemalangan besar-besaran di jalan Hamadi–Holtekamp,” tegas Kristison, Kamis (15/10).
Ia menegaskan, rencana pemalangan tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat adat terhadap sikap pemerintah yang dinilai tidak menunjukkan etika dan respons yang baik dalam memenuhi undangan mediasi. Menurutnya, masyarakat adat Kampung Nafri menginginkan adanya penyelesaian yang jelas terkait pembayaran tanah yang digunakan untuk jalan Holtekamp.
Karena itu, pemerintah diminta tidak mengabaikan persoalan hak ulayat yang hingga kini masih menjadi tuntutan masyarakat. Kristison juga menegaskan, aksi pemalangan yang direncanakan bukan hanya melibatkan kelompok atau suku tertentu, melainkan seluruh masyarakat adat Kampung Nafri. “Pemalangan total jalan alternatif Holtekamp akan dilakukan pada hari Rabu pekan depan,” tegasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM, menegaskan bahwa Perda…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus meningkatkan pemerataan akses energi dan membenahi tata kelola pertambangan sebagai…
Menurutnya, BOSDA merupakan bantuan khusus kepada sekolah daerah yang pendanaannya bersumber langsung dari Dana…
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrickus W. A. Maclarimboen,, melalui Kasat Narkoba AKP Febry…
Keondofoloan Khambuyouge Asli Waena, John G. Ohee, melalui pemberitahuan yang ditujukan kepada Pemerintah Kota…
Matahari musnah dibungkus kabut asap, sementara perut bumi enggan memuntahkan air jernih. Fenomena iklim El…