“Partai politik dan peserta Pilkada harus bisa memberikan pendidikan politik untuk penyaluran hak demokrasi yang manusiawi dan bermartabat,” sara mantan wartawan ini. Sementara itu, Akademisi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Uncen, Yakobus Richard, ingatkan para calon kepala daerah gubernur-wakil gubernur, wali kota-wakil wali kota dan bupati-wakil bupati untuk tak gaungkan politik sara.
Mestinya kata Yakobus, para bakal calon kepala daerah bisa menahan diri dengan membangun citra positif mereka. “Harusnya bukan politisasi sara yang digaungkan, melainkan calon kepala daerah fokus mengangkat kesejahteraan masyarakat terhadap isu-isu yang sifatnya ekonomi sosial dibandingkan fokus ke konteks manipulasi isu-isu sara,” ucap Yakobus.
Sebab menurutnya, politik sara sangat berbahaya terhadap kehidupan sosial masyarakat itu sendiri dan merupakan sifat yang negatif. “Politik sara bisa memunculkan konflik sosial dan chaos di tengah masyarakat, terlebih masyarakat mengadopsi isu isu yang dimainkan para politisi atau bakal calon kepala daerah,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Menurutnya, timnya masih memiliki celah dalam melakukan transisi menyerang-bertahan. Sehingga ia ingin membenahi dua situasi…
Beberapa rangkuman perjalanan KONI Papua sepanjang tahun 2025, yakni penguatan fondasi melalui perekrutan atlet. KONI…
Haris menjelaskan, khusus untuk persoalan TPP ASN, hal tersebut telah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah bersama…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menjelaskan bahwa tidak adanya pembayaran TPP pada tahun 2025 disebabkan karena…
Seratusan kasus kekerasan tersebut didominasi peristiwa kontak senjata dan penembakan (serangan tunggal) sebanyak 59 kasus,…
‘’Meski agak jauh dari kita, tapi pertumbuhan awan hujan terjadi di laut,’’ katanya. Sementara di…