“Partai politik dan peserta Pilkada harus bisa memberikan pendidikan politik untuk penyaluran hak demokrasi yang manusiawi dan bermartabat,” sara mantan wartawan ini. Sementara itu, Akademisi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Uncen, Yakobus Richard, ingatkan para calon kepala daerah gubernur-wakil gubernur, wali kota-wakil wali kota dan bupati-wakil bupati untuk tak gaungkan politik sara.
Mestinya kata Yakobus, para bakal calon kepala daerah bisa menahan diri dengan membangun citra positif mereka. “Harusnya bukan politisasi sara yang digaungkan, melainkan calon kepala daerah fokus mengangkat kesejahteraan masyarakat terhadap isu-isu yang sifatnya ekonomi sosial dibandingkan fokus ke konteks manipulasi isu-isu sara,” ucap Yakobus.
Sebab menurutnya, politik sara sangat berbahaya terhadap kehidupan sosial masyarakat itu sendiri dan merupakan sifat yang negatif. “Politik sara bisa memunculkan konflik sosial dan chaos di tengah masyarakat, terlebih masyarakat mengadopsi isu isu yang dimainkan para politisi atau bakal calon kepala daerah,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Pegunungan mendorong penyelenggaraan pekan olahraga daerah atau Porda guna…
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSSI Papua, Arya Sinulingga, akan melakukan koordinasi dengan pengurus PSSI Papua…
Presiden Direktur NCK, Owen Rahadiyan, mengaku puas terhadap perkembangan permainan tim selama masa pemusatan latihan…
- Sebanyak 89 crosser akan saling adu kecepatan pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Grasstrack Region VI,…
Theo menilai kasus dugaan penyanderaan itu masih belum jelas karena adanya perbedaan informasi antara pihak…
Merespon terkait dengan kasus tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, M.Hum., menegaskan…