Nasib Honorer K2 Akan Dibahas Setelah Pemilu
Pihaknyapun mendesak agar PJ Gubernur Papua segera mengevaluasi secara menyeluruh semua proses pengangkatan Tenaga Honorer di Lungkungan Provinsi Papua.
Dan khususnya nasib daei Klien Kami segera diterbitka SK pengangkatan sebagai CPNS, kasian nasib mereka sudah 1 tahun tidak bekerja karena ulah ulah oknum yang bermain dengan proses ini,” tandasnya.
Pieter menegaskan apabila tuntutan itu tidak direspon secara serius maka pihaknya akan segera membawa kasus ini keranah hukum. “Kami akan siapkan 200 pengacara untuk mengawal kasus pengangkatan tenaga Honorer ini,” ungkapnya.
Pihaknya juga meminta kepada Tenaga Honorer yang bermasalah dengan proses pengangkatan CPNS, dapat mendatangi kantor PBH untuk dibantu secara hukum “Kami siap membantu bagi tenaga Honorer yang bermasalah dengan proses pengangkatan sebagai CPNS,” pungkasnya. (roy/rel/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Recent Posts
Lapas Abepura Usulkan Remisi Idul Fitri Bagi 76 Warga Binaannya
Kepala Lapas Kelas IIA Abepura, Badaruddin mengatakan, Lapas Abepura tidak serta merta memberikan remisi kepada…
OPD Pelayanan Publik Wajib WFO
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto menyampaikan, penerbitan Surat Edaran tersebut…
Pemkot Pastikan Layanan Publik Tetap Berjalan Selama Libur Idul Fitri
Layanan tersebut antara lain puskesmas, RS Ramela, layanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan…
Operasi Ketupat Dimulai, Polda Papua Siagakan 1.701 Personel
Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Kombes Pol Muhajir dan dihadiri para pejabat…
Bagaimana Cara Menjadi Kuat di Tengah Tantangan Hidup
Meski setiap orang memiliki ritme perjalanan yang berbeda, pada hakikatnya langkah kehidupan dipengaruhi oleh dua…
Buka Musrenbang, Wali Kota Minta Fokus 9 Agenda Prioritas
Wali Kota menegaskan bahwa penyelenggaraan Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem…