Usai Diumumkan Langsung Tuai Protes

Dari 11 Calon Terpilih dan 22 Calon Tetap

JAYAPURA – Setelah melewati proses yang seleksi yang cukup ketat dan alot, Panitia Seleksi (Pansel) DPRK Provinsi Papua akhirnya menuntaskan seluruh tahapan pengisian anggota DPR Papua 2024-2029 mekanisme pengangkatan, Sabtu (11/1/). Panselpun berhasil menyeleksi dan menetapkan 11 calon anggota DPRP jalur pengangkatan terpilih serta 22 calon tetap yang berasal dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Ketua Pansel DPR Papua pengangkatan, Alberth Yoku mengaku tidak mudah menyeleksi dari ratusan calon yang mendaftar menjadi 33 calon. Namun, pihaknya memastikan mengkuti semua aturan demi menjamin keadilan dalam proses seleksi.

“Kami berusaha melakukannya dengan jujur dan semaksimal mungkin. Setiap calon memiliki kekuatan masing-masing, tapi kami berkomitmen mengutamakan keadilan dalam setiap tahapan,” kata Alberth dalam keterangan persnya kepada wartawan, Sabtu (11/1).

Dijelaskan, dari total 76 peserta yang mengikuti tahapan seleksi, kemudian Pansel menetapkan 33 nama. Dari seluruh nama tersebut, 11 calon terpilih terdiri dari 7 laki-laki dan 4 perempuan. Untuk keterwakilan perempuan telah mencapai 36,36 persen melebihi target awal sebesar 30 persen. “Keterwakilan perempuan menjadi perhatian serius kami dan ini adalah pencapaian yang sangat kami syukuri,” ucapnya.

“Semoga mereka yang kami tetapkan menjadi orang-orang yang berguna, mewakili daerah pengangkatan di satu kota dan delapan kabupaten di Provinsi Papua,” sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris Pansel, Hans Kaiwai menerangkan, secara keseluruhan 33 nama itu terdiri dari 22 laki-laki dan 11 perempuan.  Adapun proses pemilihan melibatkan profiling setiap calon dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Dengan mempertimbangkan keterwakilan, pihaknya juga merumuskan urutan peringkat calon di masing-masing daerah pengangkatan, sekaligus memastikan perwakilan perempuan tidak kurang dari 30 persen.

“Kami berharap para calon terpilih menjadi perwakilan yang bermanfaat bagi masyarakat di Papua, dan teterlibatan perempuan dalam politik diharapkan lebih memperkuat representasi masyarakat ditingkat legislatif,” ujarnya.

Lanjutnya, sementara itu, bagi pihak yang merasa tidak puas atau dirugikan, silahkan ajukan sengketa di PTUN.

“Jika tidak menggunakan hak tersebut, maka sudah tuntas keseluruhan tugas kerja pansel,” kata Hans.

Dikatakan, setelah semuanya rampung. Selanjutnya akan diserahkan ke gubernur. Pihaknya berharap mereka cepat dilantik dan segera melaksanakan tugas-tugasnya.

“Kami ingin mereka yang diangkat ini bukan karena simbolik, bukan karena yang penting ada orang asli Papua di DPR. Melainkan mereka yang diangkat saat ini karena diproses dengan seleksi yang baik, sehingga menghasilkan orang baik dan bekerja dengan baik,” bebernya.