Gubernur mengungkapkan bahwa sejak pemekaran, provinsi induk merasakan dampak penurunan fiskal yang signifikan karena hilangnya alokasi dana dari sektor pertambangan, termasuk dari PT Freeport Indonesia.
Ia berharap ada formula baru yang memungkinkan pendapatan sektor tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh provinsi di Tanah Papua guna mendukung keseimbangan pembangunan. Forum yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari ini memfokuskan hari pertama pada pertemuan level pengambil kebijakan strategis untuk membahas grand design pembangunan Papua pasca-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Pada hari kedua, kegiatan akan berlanjut ke pendalaman teknis bersama perangkat daerah guna menyinkronkan interoperabilitas sistem keuangan serta penguatan tata kelola dana Otsus melalui revisi regulasi keuangan yang lebih adaptif bagi Tanah Papua. (mww/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Komitmen Pemerintah Kabupaten Puncak dalam membangun sumber daya manusia melalui sektor pendidikan mendapat apresiasi dari…
Kapolres Puncak Jaya AKBP Yudha Wicaksono saat dihubungi dari Nabire, Senin, mengatakan patroli gabungan tersebut…
Kapolres Jayawijaya melalui kasat Reskrim Iptu Marcelino Rumamb, SH, MH menegaskan jika usai dilakukan penangkapan…
Sebuah langkah baru pariwisata berbasis komunitas lahir di Tanah Papua. Lewat Paket Eduwisata dan Sejarah…
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan Aset yang diserahkan meliputi puskesmas,…
Meski berada dalam kondisi sulit, para tukang ojek di Pangkalan Ojek Pasar Karang memilih tidak…