Sidang PSN Bergulir, Kemenhan Tak Hadir

Disaat yang sama ketidakhadiran instansi yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan menuai sorotan tajam, terutama dari pihak penggugat yang menyayangkan sikap tidak kooperatif dari lembaga negara tersebut. Dalam keterangan kuasa hukum pihak penggugat menyatakan kekecewaannya atas absennya perwakilan Kemenhan dalam persidangan penting tersebut.

Menurut pihak penggugat, Kemenhan tidak memberikan alasan maupun konfirmasi yang jelas kepada majelis hakim terkait ketidakhadiran mereka untuk memberikan keterangan. “Pihak Kementerian Pertahanan RI tidak hadir dalam persidangan hari ini tanpa alasan yang jelas. Padahal, keterangan dan kehadiran mereka sangat krusial, mengingat mereka adalah pihak ketiga yang melaksanakan langsung pengerjaan proyek jalan di lapangan,” ujar Sekar.

Absennya Kemenhan dinilai memperlambat proses pengujian materi gugatan, terutama terkait desakan hakim agar aktivitas pembangunan fisik jalan dihentikan sementara waktu demi menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Meskipun pihak Kemenhan mangkir, persidangan tetap berjalan dengan agenda pemeriksaan bukti dari pihak penggugat dan Pemerintah Kabupaten Merauke selaku Tergugat I.

Majelis Hakim kembali mengingatkan agar seluruh pihak, termasuk Kemenhan yang tidak hadir, untuk mematuhi perintah pengadilan dan segera memberikan keterangan resmi pada agenda persidangan berikutnya. ​Menanggapi teguran hakim, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke, Viktor Kaisiepo, mengklaim bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke telah menyurati dan berkomunikasi langsung lewat telepon dengan pihak Kemenhan untuk mematuhi perintah pengadilan.

Menurut Viktor, aktivitas pengerjaan jalan saat ini dilaporkan telah memasuki wilayah Distrik Ngguti. Meski demikian pihaknya tidak tahu pasti hingga saat ini proyek pembangunan jalan tersebut telah mencapai berapa kilometer karena semua kebijakan ada pada kementerian pertahanan. Sementara itu, terkait dengan ketidakhadiran perwakilan kementerian pertahanan dalam sidang tersebut kata Viktor karena terlalu banyak urusan negara yang harus diselesaikan.