

Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manisia (Pak HAM) Papua, Mathius Murib
JAYAPURA-Pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto kini telah memasuki 100 hari kerja. Dalam periode ini, pemerintah tampak fokus pada program-program prioritas. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di berbagai daerah termasuk di Tanah Papua.
Namun, Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manisia (Pak HAM) Papua, Mathius Murib, menilai bahwa meskipun program tersebut baik untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi muda namun permasalahan utama di Papua saat ini bukan hanya soal ketersediaan makanan bergizi.
Menurutnya, permasalahan yang lebih kompleks dan mendesak adalah persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terselesaikan. Mathius menegaskan bahwa isu HAM adalah akar dari berbagai persoalan di Papua, yang muncul akibat dinamika ekonomi dan politik sejak 1962 hingga saat ini. Konflik yang berkepanjangan tersebut telah menyebabkan ribuan korban jiwa yang tidak bersalah.
“Pertanyaan kami adalah sampai kapan kekejaman ini dihentikan? Sampai kapan kedamaian diwujudkan?” ujarnya Jumat (7/2).
Menurutnya, situasi ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera diselesaikan. Jika berbagai kepentingan di dalam konflik Papua tidak ditindak secara tegas, maka permasalahan akan terus berlanjut.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang telah membentuk Kementerian HAM, dengan seorang putra asli Papua sebagai menterinya. Mathius berharap Natalius Pigai sebagai Menteri HAM dapat bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan permasalahan HAM di Papua.
Selain itu, Mathius menyoroti pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap pejuang HAM di Papua. Menurutnya, mereka adalah kelompok yang netral dan bekerja demi kepentingan masyarakat, bukan untuk kelompok tertentu.
“Pemerintah harus berdiri tegak membela para pejuang HAM di Papua. Keberadaan mereka di tanah Papua betul-betul netral. Tidak seharusnya mereka dicurigai berpihak pada kelompok tertentu,” tegasnya.
Page: 1 2
Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua induk mencapai sekitar…
Aiptu Yunus Maturutty menjelaskan, awalnya pelaku diduga melakukan persetubuhan atau rudakpaksa terhadap korban sesuai laporan…
Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey mengatakan, kasus terbaru terjadi pada 16 Desember 2025.…
Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze mengatakan belum mendapatkan data terakhir sudah berapa sekolah yang telah…
Ardhiana mengatakan, keempat ekor burung tersebut diangkut secara ilegal dan tidak diketahui identitas pemiliknya. Ia…
Pengelola APMS Putra Baliem Mandiri Magi Pasaribu menegaskan putusan hukum tertinggi itu bersifat final dan…