

Ketua DPR Papua Denny H. Bonai (foto:Karel/Cepos)
Soroti Keterlibatan Internal Sekretariat DPRP
JAYAPURA– Isu dugaan keterlibatan Ketua DPR Papua, Denny H. Bonai dari dugaan penggunaan dana cadangan Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp44 miliar memanas. Meski Elias Bouway yang disebut sebagai penyebar awal informasi tersebut telah meminta maaf secara langsung pada Senin (2/3), persoalan itu dipastikan tidak berhenti sampai disitu.
Denny menegaskan, proses hukum tetap berjalan sebagai bentuk pembelajaran sekaligus untuk memulihkan nama baiknya. “Saya pada prinsipnya memaafkan. Tadi juga saya bilang, kita memaafkan. Tapi proses-proses yang sudah kita jalankan tetap berjalan. Karena saya ini tidak sendiri, ada tim dan penasihat hukum yang sudah bekerja,” tegasnya kepada wartawan.
Kasus ini bermula dari beredarnya flyer di berbagai media sosial yang memuat foto Denny H. Bonai disertai narasi dugaan keterlibatan dalam penggunaan dana cadangan sebesar Rp44 miliar. Flyer tersebut sempat memicu berbagai reaksi publik dan membuat dirinya kebanjiran telepon serta pesan singkat dari berbagai pihak, termasuk keluarga.
Menurut Denny, dampak yang ditimbulkan tidak hanya secara personal tetapi juga menyangkut citra politik yang telah ia bangun selama ini. “Kerugian terhadap saya itu banyak sekali. Citra yang sudah saya bangun di daerah pemilihan jadi terganggu. Keluarga saya juga terusik,” ujarnya.
Ia mengungkapkan telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam penyebaran maupun penyusunan materi flyer tersebut. Dari pengakuan Elias Bouway, terdapat sekitar tiga orang yang diduga berperan aktif dan kini akan didalami lebih lanjut. “Tadi dia sudah mengaku siapa yang suruh dia, apa saja yang disuruh. Ada sekitar tiga orang yang terlibat dan itu tetap kita dalami,” katanya.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…