Categories: BERITA UTAMA

Berstatus KLB Campak, Strategi “Imunisasi Kejar” Dijalankan

​MIMIKA – Kabupaten Mimika masih berjuang menghadapi tingginya kasus campak. Setelah ditetapkan berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) pada tahun 2025 dengan 120 kasus positif, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika kini merumuskan strategi khusus untuk menekan angka penyebaran di tahun 2026. ​Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Mimika, Linus Dumatubun, mengonfirmasi bahwa tren kasus campak saat ini tengah mengalami kenaikan.

​”Kita punya kasus campak lagi naik ya, jadi yang sekarang kita bahas di sini nih strategi untuk bagaimana kita bisa mengatasi KLB campak ini,” ujar Linus saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/3).

Linus memaparkan bahwa berdasarkan data Dinas Kesehatan, di tahun 2023 kasus campak di Mimika sempat mengalami peningkatan dengan jumlah terduga campak sebanyak 356.

Dari jumlah tersebut, Dinas Kesehatan mengirim sebayak 89 sampel ke luar Mimika untuk dilakukan uji labboratorium, dan hasilnya, 19 sampel dinyatakan positif campak. Di tahun berikutnya, yakni pada 2024 jumlah kasus campak menurun dengan kasus terduga campak hanya mencapai 65 kasus. Dinas lalu mengirim seluruh sampel tersebut untuk dilakukan uji laboratorium. Hasilnya, 32 sampel dinyatakan positif campak.

Di tahun 2025, status Kejadian Luar Biasa Campak kembali menimpa Kabupaten Mimika dengan jumlah kasus terduga campak sebanyak 524. 348 sampel dari jumlah tersebut pun dikirim untuk dilakukan uji laboratorium.

Hasilnya, 120 sampel dinyatakan positif. Kemudian, di tahun 2026, menurut data terahir per 2 Maret telah ada sebanyak 77 kasus terduga campak. 10 sampel pun dikirim untuk diuji. Kini, Dinas Kesehatan masih menunggu hasil uji laboratorium 10 sampel tersebut.

Page: 1 2 3

Juna Cepos

Recent Posts

Selain Soal Infrastruktur, Temukan Masalah Keamanan yang Memprihatinkan

Kunjungan yang dialkukan Alberth Merauje ke sekolah ini, bukan sekedar meninjau kondisi infrastruktur dari sekolah…

4 hours ago

Awasi Perusahaan yang Abaikan THR!

Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan hak-hak pekerja benar-benar terlindungi. Apalagi, ketentuan pembayaran THR sudah…

6 hours ago

Aspirasi Hasil Reses Dewan Didorong Masuk Program 2027

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRK Kota Jayapura, Theos R. B. Ajomi serta dihadiri Wali…

7 hours ago

RSUD Jayapura Tunggu Dua SK Kemenkes untuk Status Rumah Sakit Pendidikan

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka meninjau pelayanan kesehatan sekaligus menilai kesiapan RSUD Jayapura sebagai rumah…

8 hours ago

Esport Perlu Diperhatikan, Wali Kota Target Ratusan Peserta Tahun Depan

Menurut Bobby, pelaksanaan turnamen ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat karena menjadi ruang positif bagi…

9 hours ago

Jurnalisme Investigasi dan Hak Publik di Papua Terancam

Akademisi Hukum Tata Negara Lily Bauw berpendapat bahwa tidak terbukanya draf mengenai Pasal 50B ayat…

10 hours ago