Linus mengungkapkan bahwa tingginya kasus ini berbanding lurus dengan cakupan imunisasi yang belum mencapai target. Beberapa faktor penghambat di lapangan meliputi mobilitas penduduk di mana orang tua yang berpindah domisili atau pulang kampung tanpa melapor ke Puskesmas. Kemudian, kesulitan komunikasi akibat orang tua sering mengganti nomor telepon sehingga sulit dihubungi petugas, serta ketidakpatuhan jadwal yang menyebabkan banyak balita tidak kembali ke Posyandu setelah mendapatkan imunisasi dasar pertama.
”Hal ini menyebabkan data di Puskesmas mencatat cakupan imunisasi tidak lengkap, padahal keberadaan anak tersebut sudah tidak terlacak oleh petugas kami,” jelasnya. Untuk mengendalikan situasi, Dinkes Mimika bersama seluruh Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan Puskesmas meluncurkan Program Imunisasi Kejar.
Strategi ini menyasar anak usia 1 tahun hingga 59 bulan yang belum mendapatkan dosis lengkap. “Imunisasi Kejar adalah pemberian vaksin di luar jadwal rutin. Fokus utama kami memang campak karena kasusnya naik, namun petugas di lapangan juga tetap melengkapi antigen atau jenis imunisasi lain yang masih kurang pada anak tersebut,” tutur Linus.
Pertemuan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah upaya krusial untuk mengkalibrasi ulang implementasi Otonomi Khusus…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menilai pendekatan keamanan dalam penanganan konflik…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Iptu Marcelino Rumambi, SH, MH menyatakan hari ke enam ini…
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dan…
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyatakan satuan tugas TNI…
Menurut Abisai Rollo, tingginya angka kebakaran dalam beberapa waktu terakhir harus menjadi perhatian serius semua…