Linus mengungkapkan bahwa tingginya kasus ini berbanding lurus dengan cakupan imunisasi yang belum mencapai target. Beberapa faktor penghambat di lapangan meliputi mobilitas penduduk di mana orang tua yang berpindah domisili atau pulang kampung tanpa melapor ke Puskesmas. Kemudian, kesulitan komunikasi akibat orang tua sering mengganti nomor telepon sehingga sulit dihubungi petugas, serta ketidakpatuhan jadwal yang menyebabkan banyak balita tidak kembali ke Posyandu setelah mendapatkan imunisasi dasar pertama.
”Hal ini menyebabkan data di Puskesmas mencatat cakupan imunisasi tidak lengkap, padahal keberadaan anak tersebut sudah tidak terlacak oleh petugas kami,” jelasnya. Untuk mengendalikan situasi, Dinkes Mimika bersama seluruh Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan Puskesmas meluncurkan Program Imunisasi Kejar.
Strategi ini menyasar anak usia 1 tahun hingga 59 bulan yang belum mendapatkan dosis lengkap. “Imunisasi Kejar adalah pemberian vaksin di luar jadwal rutin. Fokus utama kami memang campak karena kasusnya naik, namun petugas di lapangan juga tetap melengkapi antigen atau jenis imunisasi lain yang masih kurang pada anak tersebut,” tutur Linus.
Kedatangan para tokoh adat dipimpin Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Waropen di Tanah Tabi, Karlos…
Alih-alih masuk ke blok hunian utama, tim Ombudsman justru menemukan deretan bangunan yang menarik perhatian.…
Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan…
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan…
Banyak sekali kebun yang dibuat oleh warga. Lokasi yang harusnya ditumbuhi pepohonan besar tiba-tiba berubah…
Gubernur Papua Pegunungan, Dr (HC) John Tabo,S.E.,M.B.A, mengatakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua…