

Dekan FISIP dan Kakanwil Dijenpas Papua saat melakukan penandatanganan kerjasama di FISIP, Selasa (3/3).( Foto/Ditjenpas Papua)
JAYAPURA- Kolaborasi antara dunia Akademik dan Pemasyarakatan di Tanah Papua kian diperkuat. Dimana pada, Selasa (3/3), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dijenpas) Papua resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen).
Hal dilakukan guna mendorong sinergi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam sistem pembinaan dan rehabilitasi yang lebih humanis kepada masyarakat. Kesepakatan antara dua lembaga tersebut berdurasi dua tahun dan dapat diperpanjang sesuai persetujuan para pihak. Kondisi ini menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan pendekatan akademik dengan praktik pemasyarakatan yang terukur dan berkelanjutan.
Dekan FISIP Uncen Marlina Flassy., S.Sos, M.Hum., Ph.D., menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang selama ini telah berjalan meski belum diformalkan secara administratif.
Ia menegaskan komitmen kampus yang dikenal sebagai “Kampus Orens” untuk terus memperkuat dukungan akademik, baik melalui penelitian dosen maupun keterlibatan mahasiswa di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
“Walaupun sebelumnya belum ada PKS, kolaborasi sudah berjalan. Dengan penandatanganan ini, kami berharap dukungan terhadap pelaksanaan Tri Dharma semakin kuat dan terarah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjenpas Papua, Herman Mulawarman, A.Md.IP., S.Sos, menilai kemitraan ini menjadi energi baru dalam penguatan sistem pemasyarakatan di Papua.
Menurutnya, kontribusi akademisi dibutuhkan untuk menghadirkan pendekatan ilmiah yang mendukung pembinaan serta mempercepat proses reintegrasi sosial warga binaan.
“Kami berharap ada kontribusi nyata dari akademisi untuk mendorong kemajuan sistem pemasyarakatan, termasuk melalui riset dan pendampingan berbasis data,” katanya.
Page: 1 2
Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga membuat laporan yang diwakili oleh Relawan Teras Peduli ke…
Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…
Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…