

Anggota DPR Papua Komisi IV, Albert Merauje. (foto:Karel/Cepos)
JAYAPURA-Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan yang ditargetkan membangun 300 ribu jembatan di seluruh pelosok Indonesia. Pengumuman ini disampaikan Kepala Negara dalam peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, kawasan GBK, Jakarta, Jumat (28/11).
Pembentukan satgas ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas nasional, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dasar. Papua menjadi salah satu daerah yang berpotensi memperoleh manfaat besar dari program ini.
Anggota DPR Papua Komisi IV, Albert Merauje, menegaskan bahwa program Satgas Darurat Jembatan merupakan terobosan penting bagi daerah-daerah yang selama ini menghadapi kesulitan pembangunan infrastruktur akibat keterbatasan anggaran.
“Langkah Presiden ini sangat strategis. Papua memiliki banyak jembatan yang rusak, baik karena usia bahan yang sudah lapuk maupun akibat bencana alam. Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, program ini sangat membantu,” ujarnya di Jayapura Selasa (2/12).
Menurut Albert, kondisi geografis Papua yang berbukit, berlembah, dan dipisah oleh banyak sungai besar menjadikan jembatan sebagai infrastruktur vital dalam mendukung seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tanpa jembatan yang layak, mobilitas penduduk, distribusi logistik, serta pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.
Ia mencontohkan sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana, termasuk jembatan di Waropen Serui yang putus diterjang banjir bandang dan beberapa jembatan penghubung antardaerah seperti arah Sarmi hingga Wamena yang hingga kini belum mendapatkan penanganan.
“Instansi teknis harus segera menyiapkan data yang valid mengenai jembatan-jembatan yang perlu ditangani, terutama yang menjadi penghubung ekonomi dan perpindahan penduduk. Ini sangat mendesak,” tegas Albert.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bergerak cepat menginventarisasi seluruh jembatan yang rusak, terutama yang terdampak bencana seperti banjir, gempa, maupun faktor usia.
Page: 1 2
Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…
Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…
Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…
Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…