“Data dari kabupaten/kota harus segera diserahkan ke gubernur, lalu diteruskan kepada Presiden melalui Kementerian PUPR. Data yang lengkap dan valid adalah kunci agar Papua mendapatkan porsi pembangunan yang adil,” katanya.
Albert menegaskan bahwa prinsip keadilan sosial harus menjadi dasar distribusi program pembangunan, termasuk jembatan. Ia berharap daerah timur, khususnya Papua, tidak lagi tertinggal dibandingkan wilayah Sumatera maupun Jawa.
“Papua masih memiliki banyak jembatan yang rusak dan belum ditangani sampai sekarang. Padahal jembatan adalah penghubung utama antarwilayah. Jika satu jembatan saja putus, dampaknya luas mengganggu arus transportasi, ekonomi, kesehatan, hingga sosial masyarakat,” lanjutnya.
Dengan adanya Satgas Khusus Darurat Jembatan ini, Albert berharap percepatan pembangunan infrastruktur di Papua dapat terwujud sehingga konektivitas antarwilayah semakin baik dan perekonomian masyarakat dapat bergerak lebih cepat. “Semoga dengan begitu pembangunan di Papua akan semakin lebih baik,” pungkasnya (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura, Budi P. Yokhu, memimpin langsung sidak penertiban…
Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menyatakan bahwa ketertutupan informasi ini menabrak aturan. Merujuk pada…
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dr. Anton Mote, mengatakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura terus memperkuat…
Banyak anak muda akhirnya hanya membawa map lamaran dari satu kantor ke kantor lain tanpa…
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Kawasan Bandara Sentani IPTU Wajedi, didampingi Kanit Binmas AIPTU…
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menggelar tatap muka bersama para wajib pajak…