“Data dari kabupaten/kota harus segera diserahkan ke gubernur, lalu diteruskan kepada Presiden melalui Kementerian PUPR. Data yang lengkap dan valid adalah kunci agar Papua mendapatkan porsi pembangunan yang adil,” katanya.
Albert menegaskan bahwa prinsip keadilan sosial harus menjadi dasar distribusi program pembangunan, termasuk jembatan. Ia berharap daerah timur, khususnya Papua, tidak lagi tertinggal dibandingkan wilayah Sumatera maupun Jawa.
“Papua masih memiliki banyak jembatan yang rusak dan belum ditangani sampai sekarang. Padahal jembatan adalah penghubung utama antarwilayah. Jika satu jembatan saja putus, dampaknya luas mengganggu arus transportasi, ekonomi, kesehatan, hingga sosial masyarakat,” lanjutnya.
Dengan adanya Satgas Khusus Darurat Jembatan ini, Albert berharap percepatan pembangunan infrastruktur di Papua dapat terwujud sehingga konektivitas antarwilayah semakin baik dan perekonomian masyarakat dapat bergerak lebih cepat. “Semoga dengan begitu pembangunan di Papua akan semakin lebih baik,” pungkasnya (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah turun gunung ke Kabupaten Mimika untuk menjaring aspirasi…
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama seksi infrastruktur melakukan peninjauan pembangunan akses jalan,…
Selain itu, Apolo juga mengajak masyarakat untuk ikut mengambil bagian dan turut serta dalam pembangunan…
‘’Sebuah prestasi tidak dihasilkan secara instan tapi lewat kerja keras, berjenjang dan penuh disiplin. FLS3N…
Kejadian berlangsung di Cafe, Resto, Bar and Live Music Panhead, Palembang, sekitar pukul 02.40 WIB.…
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara serentak di…