Gubernur Papua Tiadakan Penerimaan CPNS

Setiap Tahun Target Kurangi 300 Pegawai

JAYAPURA-Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengambil langkah mengejutkan dengan menghentikan sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya pengendalian beban belanja pegawai yang dinilai masih tinggi.

Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

“Untuk kebijakan yang tidak populis, saya sudah minta kepada staf bahwa kami tidak akan menerima penerimaan pegawai dulu, sebab Provinsi Papua ini sangat terbebani dengan jumlah pegawai yang cukup tinggi,” kata Fakhiri usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2027, yang diselenggarakan di Kota Jayapura, Kamis (30/4/).

Ia menjelaskan, Pemprov Papua menargetkan pengurangan sekitar 300 pegawai setiap tahun. Dengan skema tersebut, hingga tahun 2028 diharapkan jumlah pegawai dapat berkurang lebih dari 1.000 orang dari total pegawai yang saat ini menjadi beban anggaran daerah. “Kalau setiap tahun bisa berkurang sekitar 300 pegawai, berarti sampai tahun 2028 sudah lebih dari 1.000 pegawai berkurang. Kami berharap beban ini bisa semakin turun,” katanya.

Gubernur menegaskan, pemerintah tidak bermaksud mengabaikan hak pegawai, namun berupaya mencari solusi terbaik agar tidak membebani keuangan daerah. “Kami tidak mau mengusir orang. Tetapi sebagai gubernur saya punya tanggung jawab mencari cara terbaik supaya tidak mengganggu fiskal daerah,” tegasnya. Selain itu, Pemprov Papua juga akan melakukan penataan ulang data kepegawaian, termasuk ASN yang tidak lagi aktif bertugas di Papua namun masih tercatat sebagai penerima gaji.

“Kalau sudah pindah keluar tetapi namanya masih ada di kami, maka akan kami berikan pilihan, mau tetap di Papua atau ditempatkan di tempat tugas. Jika tidak, maka akan kami hentikan gajinya agar tidak menjadi beban,” jelasnya. Langkah tersebut juga akan dilaporkan kepada Kementerian PAN-RB untuk dilakukan penyesuaian data kepegawaian. “Semua ASN akan kami pilah satu per satu. Yang tidak berada di Papua akan kami keluarkan dari data dan dilaporkan ke Menteri PAN-RB,” tambahnya.