“Dalam melaksanakan ketentuan tersebut, wakil rakyat harus mengutamakan kepentingan rakyat, di atas kepentingan pribadi, golongan, atau golongan, serta menghindari benturan kepentingan,” jelasnya. Terangnya, kebijakan yang diambil oleh wakil rakyat tentu saja berlandaskan pada aspirasi dan kebutuhan rakyat, sehingga membuka ruang konsolidasi dengan masyarakat sebagai subjek pembangunan daerah.
Sementara itu, isu tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang viral beberapa hari lalu. Tentunya menjadi hal yang wajar jika DPR menjadi sorotan publik. Sebagai lembaga perwakilan, segala hal yang berkaitan dengan hak dan tunjangan keuangan anggotanya menjadi perhatian publik.
Oleh karena itu, ia menyampaikan penting adanya transparansi terkait gaji dan tunjangan DPR RI, termasuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. “Ini akan memungkinkan para wakil rakyat untuk memberikan contoh kesederhanaan, transparansi, dan efisiensi dalam menjalankan amanah rakyat,” pungkasnya. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Peristiwa kebakaran yang terjadi sekira pukul 15.45 WIT tersebut menghanguskan sedikitnya 10 petak rumah warga.…
Langkah-langkah strategis ini telah mendapat lampu hijau dan penguatan langsung dari Presiden. "Kami melaporkan kepada…
Komitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak ini, diwujudkan Kanwil Ditjenpas melalui kegiatan sosialisasi…
Pemusnahan kali ini menyasar material sitaan dari 52 perkara tindak pidana umum dengan volume mencapai…
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah,…
Panglima Kodam (Pangdam) XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia, melakukan silaturahmi kepada Gubernur…