“Dalam melaksanakan ketentuan tersebut, wakil rakyat harus mengutamakan kepentingan rakyat, di atas kepentingan pribadi, golongan, atau golongan, serta menghindari benturan kepentingan,” jelasnya. Terangnya, kebijakan yang diambil oleh wakil rakyat tentu saja berlandaskan pada aspirasi dan kebutuhan rakyat, sehingga membuka ruang konsolidasi dengan masyarakat sebagai subjek pembangunan daerah.
Sementara itu, isu tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang viral beberapa hari lalu. Tentunya menjadi hal yang wajar jika DPR menjadi sorotan publik. Sebagai lembaga perwakilan, segala hal yang berkaitan dengan hak dan tunjangan keuangan anggotanya menjadi perhatian publik.
Oleh karena itu, ia menyampaikan penting adanya transparansi terkait gaji dan tunjangan DPR RI, termasuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. “Ini akan memungkinkan para wakil rakyat untuk memberikan contoh kesederhanaan, transparansi, dan efisiensi dalam menjalankan amanah rakyat,” pungkasnya. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Sedangkan tubuhnya masih berada di atas motor Honda Varioa berwarna merah yang posisinya tergeletak di…
“Terkait Hari HAM Sedunia pada, 10 Desember 2025 mendatang, kami KNPB akan melakukan aksi demo…
Abisai menekankan bahwa Korpri adalah wadah pemersatu ASN sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.…
Penyerahan tahap II tersebut menandai bahwa penanganan perkara kini sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kejaksaan untuk…
Wali Kota menegaskan komitmennya sebagai pemegang kebijakan dan pengambil keputusan di Pemerintah Kota Jayapura. Ia…
Pembentukan satgas ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas nasional, terutama di wilayah-wilayah yang…