Setelah Sampah, Kini Masalah Keuangan

SENTANI – Persoalan di Kabupaten Jayapura datang bertubi-tubi. Sebelumnya ada pemalangan disekmlah titik kemudian persoalan sampah dan kini persoalan pembayaran hak-hak dari para guru, ASN maupun aparatur kampung.

Ratusan guru di Kabupaten Jayapura melakukan orasi damai di depan halaman parkiran Kantor Bupati Jayapura, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (30/12). Mereka meminta Pj Bupati Jayapura, Semuel Siriwa segera menyelesaikan pembayaran ULP, TPP dan juga gaji pokok.

Mereka menuntut pembayaran Uang Lauk Pauk yang belum dibayarkan selama 3 bulan terhitung Bulan Oktober, November dan Desember tahun 2023 dan ada juga pembayaran selama 6 bulan yang belum dibayarkan yakni bulan Juli hingga Desember 202). Dijelaskan dari 9 bulan ini ada 2 bulan yang sudah dibayarkan namun 7 bulan lainnya belum ada kejelasan.

Ada juga guru-guru sertifikasi triwulan 3 dan triwulan 4 yang belum terbayarkan. Sedangkan untuk yang non sertifikasi ada 6 bulan yang belum terbayarkan. Kemudian tunjangan daerah terpencil selama 3 bulan juga belum terbayarkan termasuk guru (PPPK) rapelan dua bulan tidak disamakan dimana ada yang dibayarkan Rp 23 juta dan ada yang satu kali gaji pokok

Guru kontrak juga menuntut dimana ada enam bulan sejak Januari – Juni tahun 2024 hanya dibayar 50 persen untuk guru kontrak. Sedangkan Juni hingga Desember belum terbayarkan TPP nya. Pj Bupati Jayapura, Semuel Siriwa mengaku aksi orasi yang dilakukan para guru di Kabupaten Jayapura menjadi perhatian Pemkab Jayapura dan dalam waktu dekat ini apa yang menjadi tuntutan para guru akan diselesaikan satu persatu.

“Dari beberapa point yang diminta para guru mana yang bisa kita selesaikan dan atasi maka kita segera atasi yang penting datanya sudah masuk,” ucap Siriwa.  Diakui, saat ini beberapa Perangkat Daerah masih melakukan pendataan sehingga jika data itu sudah ada maka akan diketahui berapa jumlah uang yang harus dibayarkan.

Untuk ULP akan ditransfer langsung ke nomor rekening masing masing karena menurut laporan pembayaran ULP sudah diproses sebelum Natal tapi apakah karena petugas bank banyak pekerja memungkin harus bersabar apalagi jumlah guru juga banyak.

Diakui, pemberian tambahan insentif selain hak gaji guru ada tambahan gaji lainnya dan ini diambilkan dari PAD Kabupaten Jayapura hanya saja saat ini PAD tidak mencapai target dan hanya 89 persen saja yang tercapai dari Rp 150 miliar sehingga berpengaruh terhadap pemberian tambahan tunjangan lain untuk guru maupun ASN lainnya.

Oleh karena itu, ini yang menjadi kendala Pemkab Jayapura dalam memberikan tambahan tunjangan kepada guru dan ASN dilingkungan Pemkab Jayapura jika PAD tidak maksimal dalam targetnya lalu bagaimana mau memberikan tunjangan tambahan lainnya seperti TPP, ULP dan lainnya. Sementara ditempat yang sama aparat pemerintah kampung dan juga beberapa pengusaha di Kabupaten Jayapura juga menuntut hak yang sama. Aparatur kampung meminta Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Kampung segera dibayarkan.

Disini Pj Bupati menyampaikan bahwa apa yangmenjadi hak aparatur kampung akan tetap dibayarkan. Diakui kondisi ini tak lepas dari proses yang terjadi selama ini. Namun ada juga yang menganggap bahwa buruknya kondisi keuangan Pemkab Jayapura hari ini tak lepas dari kepemimpinan sebelumnya.