Okto mengatakan apabila pada hari pencoblosan ada salah satu dari 7 orang anggota KPPS tidak bisa masuk, karena alasan kesehatan ataupun alasan lain yang tidak memungkinkan untuk bekerja, maka yang berhak kerja hanya anggota yang tersisa, tidak diperkenankan menambah anggota lain, apalagi bukan anggota KPPS yang dilantik.
“Kalau di TPS hanya 6 orang yang hadir, yang kerja hanya orang itu jangan sampai bikin tambah orang lain, itu sangat tidak boleh karena melanggar aturan pemilu,” tegasnya.
Diapun menegaskan netralitas KPPS dalam bekerja, sangat penting, sebab pada kondisi itu sangat rentan terjadinya pelangggaran. “KPPS harus jaga nama baik keluarga, jangan sampai kerja 1 hari itu, kita semua duduk di Pengadilan, jadinya merugikan waktu kerja yang lain dan pastinya nama baik kita tercemar, maka dari itu saya minta harus kerja jujur,” pintanya.
Hal itupun lanjutnya tidak hanya bagi KPPS tapi juga penyelenggara pemilu lainnta. yang ada di Kota Jayapura, juga diingatkan bekerja sesuai aturan. “Ini saya sampaikan ini tidak hanya bagi KPPS, tapi juga penyelenggara pemilu saya selalu mewanti-wanti agar kerja jujur,” bebernya.
Okto juga menegaskan anggota KPPS yang dilantik kamis kemarin bukan dipilih berdasarkan titipan partai politik, namun melalui seleksi sesuai aturan pemilu. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya tidak ada pihak yang mengintervensi kerja KPPS.
“Saya tegaskan tidak ada pihak yang bisa mengintervensi kerja KPPS, karena mereka harus bekerja secara independen,” tegas Okto.
Kerja KPPS Kota Jayapura, kata Okto akan dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dimana setiap anggota KPPS masing masing mendapatkan jaminan kesehatan maupun kematian. Hal itu tidak terlepas dari dukungan pemerintah Kota Jayapura. Berkaca daei pengalaman pemilu 2019, maka pemilu kali lemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk jaminan kesehatan KPPS, tapi kita tidak menginginkan hal itu terjadi, untuk itu saya harap pasca pelantikan ini diwajibkan menjaga kesehatan,” imbuhnya.
Hal itupun juga disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Papua Steve Dumbon, dimana dalam sambutannya Steve memwanti wanti akan independnsi KPPS dalam bekerja. “Tidak boleh tergoda dengan iming iming oknum oknum mau kasih uang atau titipan keluarga, kerja KPPS dipantau oleh Gakumdu, jadi kerja yang independen dan transparan,” tegasnya.
Steve pun mengatakan setiap KPPS yang dilantik kamis kemarin mungkin saja telah tergoda dengan rayuan partai politik. Hal itu bukan lazim terjadi, namun diharapkan tetap pada pendirian untuk bekerja secara independen.
“Saya tau anggota KPPS ini sudah ada titipan, bahkan sebelum menjadi anggota KPPS, sudah ada yang datang merayu. Baik dari luar tapi juga keluarga dekat, nNamun saya minta agar KPPS tidak tergoda dengan itu, namun patuh dengan aturan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggandeng PT Taspen (Persero) dan Bank Mandiri Taspen untuk membekali Aparatur…
Kecelakaan tersebut terjadi pada Jumat, 19 Juni 2026, melibatkan sebuah truk Toyota Dyna Long bernomor…
Jujuk Rianto menjelaskan, hingga saat ini pemerintah provinsi belum dapat menghitung potensi pendapatan yang akan…
Ketua Tim Kuasa Hukum dari Ludya E Logo, Yulianto, SH, MH menyatakan Praperadilan ini dilakukan…
Kejaksaan Negeri Mimika menyita uang tunai sebesar Rp300 juta dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek…
Yotam juga mengaku mengetahui pemerintah telah memiliki sertifikat atas lahan itu melalui informasi yang diperoleh…