DASS: Kebijakan Pemangkasan Dana Kampung Perlu Ditinjau

SENTANI – Ondoafi Kampung Bambar, Distrik Waibu yang juga Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS), Orgenes Kaway meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran dana kampung yang dinilai sangat berdampak terhadap pembangunan masyarakat di kampung-kampung.
Menurutnya, dana kampung merupakan salah satu sumber utama pembangunan masyarakat di tingkat kampung, karena selama ini banyak program pembangunan di kampung hanya bergantung pada dana tersebut.

“Dana kampung ini adalah kebijakan pemerintah kabupaten yang langsung menyentuh masyarakat. Kalau dipangkas besar-besaran, maka banyak program di kampung yang tidak bisa berjalan,” ujarnya, Rabu (13/5).

Ia mengatakan, pembangunan seharusnya dimulai dari kampung, bukan hanya terpusat di wilayah perkotaan. Menurutnya, setelah 80 tahun Indonesia merdeka, masyarakat seharusnya sudah dapat merasakan kesejahteraan secara merata.

“Pembangunan itu harus dimulai dari kampung. Tetapi yang terjadi hari ini justru pembangunan dimulai dari kota. Akibatnya masyarakat kampung masih jauh dari sejahtera,” katanya.

Orgenes menilai selama ini pembangunan di kampung-kampung tidak banyak menggunakan anggaran APBD, melainkan lebih bergantung pada dana desa dan dana kampung. Sementara itu, dana Otonomi Khusus (Otsus) juga dinilai belum terserap secara maksimal untuk kepentingan masyarakat di kampung.

Ia juga menyoroti berbagai program pemerintah pusat yang seharusnya dapat menyentuh masyarakat hingga ke tingkat kampung. Karena itu, ia berharap anggaran dana kampung tidak lagi dipangkas.