

Ketua Komisi I DPRP Papua Selatan Bidang Ekonomi Charles Gomar didampingi Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (KSOP) Merauke Capt. Julivan Charlie Salindeho meninjau Terminal Kontainer Pelabuhan Merauke, Kamis (18/12) lalu. (foto:Sulo/Cepos)
Seharusnya Bongkaran Hanya 3 Hari, Tapi di Merauke Bisa Sampai 16 Hari
MERAUKE- Terminal kontainer Pelabuhan Merauke saat ini dinilai semakin padat. Ketua Komisi II DPR Provinsi Papua Selatan Julians Charles Gomar menilai bahwa jika standar nasional ruang untuk kontainer tersebut maksimal terisi 75 persen, namun untuk terminal kontainer Pelabuhan Merauke sudah diatas 80 persen. Sementara masa pembongkaran secara nasional 3 hari, kontainer yang tiba harus dibongkar.
‘’Sedangkan Merauke sudah 7 hari bahkan sampai 16 hari. Itu karena kontainer numpuk semua di terminal pelabuhan Merauke,’’ kata Julians Charles Gomar di Merauke, Rabu (13/5).
Bahkan lanjut Politisi dari Partai Nasdem tersebut, sebagian barang kontainer tujuan Merauke saat ini dibongkar di Timika, karena tidak ada space ruang untuk pembongkaran kontainer dari kapal di terminal Pelabuhan Merauke.
‘’Bayangkan saja kalau sudah di bongkar di Timika baru bawa ke Merauke berapa biaya lagi. Nanti yang akan tanggung biaya-biaya tentu masyarakat sehingga tentunya harga barang akan naik,’’ katanya.
Charles Gomar mengaku telah 2 kali rapat dengan pendapat dengan stakeholder dan OPD kompeten terkait agar dalam masa 30-90 hari ini kedepan harus ada tindakan nyata. Tindakan nyata jangka pendek adalah mengeluarkan kontainer dari terminaql Pelabuhan langsung ke gudang pemilik untuk selanjutnya di bongkar di Gudang.
Page: 1 2
Karena itu Rustan, mengingatkan para pimpinan OPD bahwa dokumen DPPA yang diterima bukanlah sekadar…
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Roy Wayoi di Jayapura, Jumat, mengatakan perlindungan lahan…
Selain fokus memperkuat kerja sama antardaerah, Abisai menggarisbawahi pentingnya melibatkan generasi muda dalam upaya…
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM, menegaskan bahwa Perda…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus meningkatkan pemerataan akses energi dan membenahi tata kelola pertambangan sebagai…
Menurutnya, BOSDA merupakan bantuan khusus kepada sekolah daerah yang pendanaannya bersumber langsung dari Dana…