

Sejumlah warga dilakukan screening, pemeriskaan kesehatan sebelum mendapatkan vaksinasi I, II dan Booster yang ada di aula Dinkes Provinsi Papua, Selasa (16/8) lalu. Terhitung 18 Agustus kemarin, Dinkes tidak lagi melayanai Vaksinasi Covid-19. (FOTO:Agung/Cepos)
JAYAPURA-Terhitung 18 Agustus pekan kemarin, pelayanan vaksinasi Covid-19 baik vaksin I, II, booster di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Papua sudah ditutup. Dengan ditutupnya pelayanan vaksinasi di Dinkes ini, praktis pelayanan vaksinasi lebih dioptimalkan di tempat pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di masing-masing Puskesmas.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kabid P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr Aaron Rumainum mengaku bahwa pelayanan vaksinasi Covid-19 di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua, saat ini sudah ditutup. Menurutnya, penutupan pelayanan vaksinasi ini untuk memberi ruang kepada pihak rumah sakit maupun puskesmas untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat.
“Kami harap pelayanan vaksinasi di Rumah sakit maupun Puskesmas bisa dilakukan 3 (tiga) kali seminggu,” ujar dr Aaron Rumainum saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (19/8) pekan kemarin.
Selain itu, lanjtu dr Aaron, penutupan pelayanan ini juga bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan vaksinasi. “Jadi masyarakat kan tinggalnya lebih dekat dengan Puskesmas, atau Rumah Sakit, sehingga mereka bisa dengan mudah untuk datang ke puskesmas melakukan vaksinasi,” ujarnya.
dr Aaron juga mengatakan, saat ini vaksin Pfizer di Dinkes saat ini sudah habis. Karena itu, diharapkan pihak rumah sakit maupun Puskesmas bisa mengisi kekosongan vaksin tersebut, guna gerakan vaksinasi di Papua dapat berjalan lancar.
“Vaksinasi itu penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh, dan karena vaksin Pfizer di Dinkes kosong, kami harap agar rumah sakit bisa isikan posisi ini agar masyarakat tetap mendapatkan vaksin,” imbuhnya. (rel/tri)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah…
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah…
Menurut Yunus, praktik penagihan uang kepada setiap pengunjung yang melintas di kawasan tersebut tidak dapat…
Festival yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua dan Kampus Universitas Cenderawasih itu bukan…
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan…
Menurutnya, mata rantai penyalahgunaan Solar subsidi harus segera diputus karena dampaknya sudah sangat merugikan…