

Pembukaan kegiatan forum koordinasi OPD Bidang Kelautan dan Perikanan Se-Provinsi Papua yang ditandai dengan pemukulan tifa, Rabu (23/11). (FOTO: Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Analis Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Papua Donatus Mote, SE, MM menyampaikan sektor kelautan dan perikanan adalah salahsatu sektor yang memiliki efek berganda (multipliereffect) untuk pembangunan ekonomi di tanah Papua.
Sehingga itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus direncanakan dan implementasikan dengan konsep pembangunan hulu ke hilir secara terintegrasi dan berkelanjutan.
“Papua akan menjadi salah satu sentra ekspor kelautan dan perikanan di Indonesia, oleh sebab itu perlu pengembangan sarana dan prasarana penunjang pengembangan kelautan dan perikanandi tanah Papua,” ucap Donatus menyampaikan sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kegiatan Forum Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Kelautan dan Perikanan Se-Provinsi Papua, Rabu (23/11).
Donatus juga menyampaikan ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk menyatukan pikiran bersama tentang pembangunan di Papua melalui pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
“Potensi kelautan dan perikanan dimasa yang akan datang menjadi pilihan dan harapan kita, sehingga perlu direncanakan dan dikelolah dengan baik dan efektif agar dapat meningkatkanPendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya,
Selain itu, perkembangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Papua mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kelautan dan perikanan dalam mengembangkan usahanya baik sektor perikanan tangkap, sektor perikanan budidaya, sektor pengolahan hasil dan pengawasan di bidang perikanan.
“Sinkronisasi, koordinasi dan konsolidasi pembangunan Kelautan dan Perikanan pasca penetapan DOB PapuaTahun 2022, maka penyusunan rencana strategis program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tahun anggaran 2023 harus dilakukan secara terpadu, terarah dan terkoordinir sesuai dengan kebijakan Provinsi Baru masing-masing,” ucapnya.
Sehingga itu, Forum Koordinasi OPD kali ini sebagai sarana untuk menyatukan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan pasca penetapan DOB. (fia/gin)
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…