Categories: PAPUA TENGAH

KPU Papsel Ingatkan Petahana Tidak Gunakan Fasilitas Negara

MERAUKE  Masa kampanye pasangan calon gubernur, pasangan bupati maupun pasangan walikota  di seluruh Indonesia akan segera dimulai 25 September sampai 23 November 2024. Terkait dengan  masa  kampanye bagi pasangan calon gubernur, bupati dan wakil  bupati  tersebut, Devisi Tehnis KPU Provinsi Papua Selatan Helda Ambay mengingatkan petahana baik di provinsi  maupun kabupaten Merauke untuk tidak menggunakan fasilitas negara saat cuti.

‘’Kampanye ini dimulai 25 September – 23 November 2024.  Sesuai dengan surat edaran Mendagri bahwa 7 hari sebelum masa kampanye dimulai, sudah harus  mengurus atau mengajukan cuti tersebut,’’ katanya.

Dikatakan , untuk  petahana yang maju dalam  Pilkada serentak ini tercatat 4 bupati dan wakil bupati. Yakni untuk Provinsi  Papua Selatan ada 2 petahana  yakni Romanus Mbaraka. Kemudian untuk  bupati dan wakil bupati ada 3 calon. Yakni  untuk Kabupaten Merauke maju kedua kalinya  wakil bupati Merauke  Riduwan, S.Sos,.

Lalu bupati Asmat Hengky Yaluwo dan Wakil bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo yang 2 kali terpilih jadi wakil bupati Asmat dan pada Pilkada serentak 2024 maju sebagai calon bupati Asmat.

Terkait dengan netralitas  ASN, TNI dan Polri  tersebut,  Helda Ambai  menjelaskan bahwa ASN, TNI dan Polri  harus netral  dan tidka boleh berpolitik praktis selama proses Pilkada serentak tersebut. (ulo/wen)   

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

2 days ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

2 days ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

2 days ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

2 days ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

2 days ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

2 days ago