

Musrembang yang digelar Pemrov di salah satu hotel di Kota Jayapura, Selasa (19/4) ( foto: Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Beberapa hal dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang digelar Pemerintah Provinsi Papua guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2023, Selasa (19/4). Dalam Musrembang tersebut, dibahasa juga soal Otonomi Khusus (Otsus).
Kepala Bappeda Papua Yohanes Walilo menyampaikan, terkait dengan aspek kebijakan terjadinya perubahan Otsus di Undang Undang Otsus. Sebagaimana, berbicara Otsus lebih berbicara tentang masyarakat.
“Tema RKPD Provinsi Papua sendiri yaitu memastikan terwujudnya Papua Bangkit Mandiri Sejahtera dan Berkeadilan, tema tersebut sesuai dengan visi misi Gubernur Papua,” terang Yohanes.
Dijelaskan, rumusan konsistensi pada UU 21 yaitu melindungi dan menjunjung harkat martabat orang asli Papua, memberi afirmasi kepada orang asli papua, melindungi hak dasar orang asli Papua.
Selain itu, berbicara tentang ekonomi, politik, sosial dan budaya dengan kepastian hukum, percepatan kesejahteraan, peningkatan kualitas pelayanan publik, kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan.
Berbicara tentang rumusan pada Inpres nomor 9 yang bersamaan juga diberlakukan tahun 2020 yang lalu, bicara tentang pembangunan kesejahteraan papua dan papua barat, berbicara tentang kemiskinan, kobodohan, ketertinggalan, keterbelakangan dan lain sebagainya.
“Ini yang selalu muncul dan selalu dijadikan sebagai alasan dalam proses pembangunan itu sendiri,” pungkasnya. (fia/gin)
Dua akademisi ekonomi asal Papua turut memberikan ulasan komprehensif mengenai latar belakang, dampaknya terhadap pasar…
IG diamankan saat mengambil sebuah paket yang sebelumnya telah dicurigai petugas berisi narkotika di…
Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan perubahan APBD sekaligus momentum…
Bukan sekadar tentang usia sebuah kampung, tetapi tentang sebuah benih iman yang pertama kali…
Data tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)…
Salah satu perhatian utama Rustan adalah penyaluran bansos yang dinilai masih belum sepenuhnya tepat…