

Musrembang yang digelar Pemrov di salah satu hotel di Kota Jayapura, Selasa (19/4) ( foto: Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Beberapa hal dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang digelar Pemerintah Provinsi Papua guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2023, Selasa (19/4). Dalam Musrembang tersebut, dibahasa juga soal Otonomi Khusus (Otsus).
Kepala Bappeda Papua Yohanes Walilo menyampaikan, terkait dengan aspek kebijakan terjadinya perubahan Otsus di Undang Undang Otsus. Sebagaimana, berbicara Otsus lebih berbicara tentang masyarakat.
“Tema RKPD Provinsi Papua sendiri yaitu memastikan terwujudnya Papua Bangkit Mandiri Sejahtera dan Berkeadilan, tema tersebut sesuai dengan visi misi Gubernur Papua,” terang Yohanes.
Dijelaskan, rumusan konsistensi pada UU 21 yaitu melindungi dan menjunjung harkat martabat orang asli Papua, memberi afirmasi kepada orang asli papua, melindungi hak dasar orang asli Papua.
Selain itu, berbicara tentang ekonomi, politik, sosial dan budaya dengan kepastian hukum, percepatan kesejahteraan, peningkatan kualitas pelayanan publik, kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan.
Berbicara tentang rumusan pada Inpres nomor 9 yang bersamaan juga diberlakukan tahun 2020 yang lalu, bicara tentang pembangunan kesejahteraan papua dan papua barat, berbicara tentang kemiskinan, kobodohan, ketertinggalan, keterbelakangan dan lain sebagainya.
“Ini yang selalu muncul dan selalu dijadikan sebagai alasan dalam proses pembangunan itu sendiri,” pungkasnya. (fia/gin)
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…