

KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten Asmat, Bawaslu Kabupaten Asmat dan Bawaslu Provinsi Papua serta para saksi Parpol saat melakukan pengecekan data terkait keberatan yang disampaikan saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat KPU Provinsi Papua Selatan melakukan pleno terhadap KPU Asmat, Senin (11/03/2024). Hingga pukul 24.000 WIT, pengecekan itu masih berlangsung. (foto:Sulo/Cepos)
MERAUKE– Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan (PPS) akhirnya melakukan pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 untuk KPU Kabupaten Asmat, pada Senin (11/03/2024). Namun pleno yang sedianya akan digelar pukul 19.00 WIT molor sampai pukul 21.30 WIT karena merupakan hari pertama umat Muslim melakukan salat taraweh.
Diketahui, pleno untuk KPU Asmat yang sedianya digelar pada Minggu (10/03/2024) harus ditunda karena rombongan Komisioner KPU Asmat yang akan terbang dari Asmat menuju Merauke dihdang warga saat dibandara karena tidak puas dengan hasil pleno yang dilakukan KPU Asmat.
Pleno yang dipimpin Ketua KPU PPS Theresia Mahuze itu diawali dengan pengecekan para saksi, dilanjutkan dengan tata tertib. Setelah itu, kemudian penyerahan berita acara hasil rekapitulasi suara pemilu yang masih tersegel dilanjutkan dengan pembacaan hasil perolehan suara Pemilu. Dimulai dengan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden.
Setelah itu, dilanjutkan dengan pembacaan rekapitulasi perolehan suara DPR RI. Setelah pembacaan rekapitulasi itu, saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan keberatannya atas atas dugaan penggelembungan perolehan suara dari Partai Gerindra untuk DPR RI tersebut.
Menurut saksi PKB, bahwa sesuai dengan D-Hasil Kecamatan, Partai Gerindra hanya memperoleh 2.822 suara. Namun D-Hasil Kabupaten, suara Partai Gerindra melonjok menjadi 22.051 suara.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…