

Anggota Bawaslu Papua (P2H), Yofrey Piryamta. (foto:Karel/Cepos)
JAYAPURA – Bawaslu Papua, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk memastikan seluruh jajarannya, melakukan rekapitulasi sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan. Hal ini, untuk mengantisipasi keterlambatan rekapitulasi surat suara pasca-pencoblosan PSU dan indikasi penggelembungan suara.
Anggota Bawaslu Papua, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas (Koordiv P2H), Yofrey Piryamta Kebelen mengatakan, sejak awal Bawaslu sudah menyampaikan ke KPU melalui surat imbauan untuk memastikan seluruh jajarannya melakukan rekapitulasi sesuai tahapan dan jadwal.
“Kita juga sudah mengingatkan kepada KPU bahwa kita punya catatan sejarah, dimana tiga kali pemilu dan pilkada selalu menjadi yang terlambat,” ungkap Yamta saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (11/8).
Untuk itu, sambung Yamta, Bawaslu melalui surat imbauan, meminta KPU memastikan jajarannya dalam melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Termasuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi risiko keterlambatan dalam tahapan rekapitulasi.
“Ini menjadi penting, jangan sampai ada banyak hal yang membuat molornya waktu dengan persoalan yang sering muncul. KPU wajib melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai dengan tahapan dan jadwal yang sudah ditetapkan, dan itu harus dipatuhi. Harus taat mekanisme dan prosedur pelaksanaan rekapitulasi di masing-masing tingkatan,” ujarnya.
Page: 1 2
Alih-alih masuk ke blok hunian utama, tim Ombudsman justru menemukan deretan bangunan yang menarik perhatian.…
Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan…
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan…
Banyak sekali kebun yang dibuat oleh warga. Lokasi yang harusnya ditumbuhi pepohonan besar tiba-tiba berubah…
Gubernur Papua Pegunungan, Dr (HC) John Tabo,S.E.,M.B.A, mengatakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua…
Ia menjelaskan, tambahan DAU tersebut berkaitan dengan kebutuhan belanja kepegawaian yang belum terselesaikan. Di…