Categories: PAPUA TENGAH

KPU Boven Digoel Ajukan Anggaran Rp 31 Miliar

MERAUKE-  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel mengajukan anggaran untuk pelaksanaan  Pemungutan Suara Ulang  (PSU) sesuai perintah Mahgkamah Konstitusi atas pelaksaanaan Pilkada serentak di Boven Digoel.

‘’Untuk anggaran PSU, kami ajukan Rp 31 miliar. Tapi, tentunya ini masih akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian nanti,’’ kata  Devisi  Tehnis KPU  Boven Digoel Berti Sonda, di Merauke, Rabu (5/3) kemarin.

Sementara itu, dalam rangka PSU Boven Digoel tersebut digelar rapat koordinasi  dibuka gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Ketua Devisi Tehnis KPU RI Idham Holik, KPU Boven Digoel, KPU Papua Selatan, Bawaslu Provinsi Papua Selatan, LO Kapolda Papua, Pemkab Boven Digoel. Juga secara daring Kapolres dan Dandim Boven Digoel.  Rapar koordinasi  dipimpin langsung Pj Sekda Papua Selatan Maddaremmeng.   

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo kepada wartawan mengungkapkan, rapat terkait dengan PSU  Boven Digoel ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Pada prinsipnya, kata mantan Rektor Uncen ini bahwa  Pemprov Papua Selatan siap mendukung pelaksanaan PSU di Boven Digoel tersebut.

Soal peganggaran, menurut Apolo Safanpo tentunya akan dibicarakan  lebih lanjut  mana yang akan menjadi tanggung jawab Kabupaten Boven Digoel, mana tanggung jawab provinsi dan mana tanggung jawab pemerintah pusat yang tentunya akan dihitung secara cermat secara bersama.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Pola Pengamanan di Papua Bakal Dievaluasi

Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…

6 minutes ago

Bupati Silih Berganti Kondisi Jalan dan Selokan Tak Pernah Berubah

Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…

1 hour ago

Serap Keluhan dan Aspirasi Hakim, Mulai Masalah Pengawasan hingga Kesejahteraan

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…

2 hours ago

Sanksi Menanti yang Live Saat Jam Kerja

​Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…

2 hours ago

KNPB Sebut Tak Ada Integrasi Melainkan Pencaplokan Secara Ilegal

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai bahwa tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu hari…

3 hours ago

Program Pembangunan Papua Harus Terintegrasi

“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus…

4 hours ago