

Suasana pelantikan 59 pejabat fungsional oleh Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, di Gedung Negara Provinsi Papua, Kamis (4/3). ( FOTO: Yohana/Cepos)
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melantik 59 pejabat fungsional. Ke-59 pejabat tersebut terdiri dari 20 pejabat fungsional ahli madya, 20 pejabat fungsional ahli muda, 8 pejabat fungsional ahli pertama, 1pejabat fungsional pelaksana lanjutan dan 11 pejabat fungsional pelaksana.
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal mengatakan pelantikan ini hendaknya dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan dapat menggerakkan roda pemerintahan serta melaksanakan pembangunan yang menjadi tanggung jawab bersama.
“Dengan pelantikan ini senantiasa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas dan komitmen terhadap tugas serta tanggung jawab. Pelantikan ini dilaksanakan bukan berdasarkan kewenangan gubernur atau wagub melainkan berdasarkan norma -norma dan ketentuan begawai yang berlaku,” kat Klemen Tinal kepada Cenderawasih Pos, Kamis (4/3) kemarin.
Pihaknya berharap, pejabat fungsional yang telah dilantik sebanyak 59 orang ini, bersama-sama dengan pihak terkait membangun sinergi dan kerjasama yang lebih kuat, harmonis, sekaligus memacu pemikiran, ide-ide baru untuk merespon juga memecahkan berbagai persoalan serta tantangan baru yang mungkin terjadi.
“Secara khusus terkait dengan Papua sebagai tempat penyelenggaraan PON XX pada 2021, saya ingatkan agar memiliki peran dan tanggung jawab kaitannya dengan persiapan baik infrastruktur maupun teknis penyelenggaraan sehingga memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut,” ujarnya.
Dia menjelaskan kepada yang baru dilantik juga diharapkan segera melakukan langkah-langkah atau terobosan agar secepatnya menyelesaikan tugas-tugas yang cukup berat dan kompleks dengan memperhatikan norma juga ketentuan yang berlaku.(ana/ary)
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…