

Asisten II Setda Papua, Muhammad Musa’ad saat menyerahkan data tenaga honorer K2, Senin (1/8). (FOTO: Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah resmi menyerahkan 2.950 data tenaga honorer K2 di lingkungan setempat yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua, Senin (1/8).
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Papua Muhammad Musa’ad mengatakan, dokumen tersebut berisi data tenaga honorer yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim untuk mengisi formasi 20 ribu yang disediakan pemerintah pusat.
“Pada tim tersebut melibatkan Kantor Regional IX BKN Jayapura BPKP Provinsi Papua, dimana data honorer sempat membengkak dari kuota formasi 20 ribu,” kata Musa’ad kepada wartawan.
Lanjut Musa’ad, setelah penyerahan dokumen nantinya para pimpinan OPD Provinsi Papua akan memanggil tenaga honorer yang lolos verifikasi dan validasi untuk menerima penjelasan lebih lanjut sebelum mengikuti tes Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) melalui sistem Computer Assisted Test (CAT).
“Nantinya para tenaga honorer K2 yang lolos akan dipanggil untuk menerima penjelasan, kemudian mengikuti tes untuk memastikan siapa yang berhak atau memenuhi syarat menjadi CASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua,” terangnya.
Dijelaskan, penyerahan hasil tersebut yang diserahkan kepada Sekretariat Daerah Papua (Sekda), lalu diserahkan ke pimpinan OPD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, seperti masa kerja dan lainnya.
“Bagi yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi dan validasi, kami mohon untuk bersabar karena masih ada formasi lain. Apalagi dengan adanya penambahan provinsi baru, pasti ada pembukaan penerimaan lagi,” paparnya.
Kepada para tenaga honorer K2 yang tidak lolos, Musa’ad menyampaikan masih mempunyai kesempatan yang mana pemerintah memberikan kelonggaran batas umur pegawai yang dulunya 35 tahun kini menjadi 48 tahun sehingga masih ada waktu untuk berkarya. (fia/gin)
Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga membuat laporan yang diwakili oleh Relawan Teras Peduli ke…
Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…
Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…