Soroti Berbagai Soal Mulai Honorer Siluman Hingga Masalah Pengangkatan Pejabat

Dari Demo Jilid III Solidaritas ASN Pemprov Papua di Kantor Gubernur Papua

Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini, Kantor Gubernur Papua marak dengan aksi demo. Mulai dari tuntuan orang tua terkait kepastian kelanjutan bea siswa anak-anak mereka  yang sekolah di luar negeri, demo pegawai non ASN, hingga Solidaritas ASN Pemprov Papua yang sudah kali ketiga menggelar aksi demo di Kantor Gubernur Papua.

Laporan: Jimianus Karlodi_Jayapura

Sejumlah pegawai yang tergabung dalam Solidaritas ASN Provinsi Papua kembali menggelar aksi demo jilid III di halaman kantor Gubernur Papua, Senin (23/4/2024). Dari pantauan Cendrawasih Pos di lapangan tampak puluhan ASN yang hadir menuntut Penjabat (Pj) Ridwan Rumasukun dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Derek Hegemur agar lengser dari jabatannya sebagai Pj Gubernur dan Plh Sekda Papua.

  Demo damai yang dilakukan solidaritas ASN ini masih berkaitan dengan proses pelantikan pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Pemprov yang dinilai terjadi nepotisme dan tidak memperhatikan keberpihakan pada OAP, serta sejumlah masalah yang terjadi di Provinsi Papua.

   Kordinator aksi demo, Herry Asso dalam orasinya menyampaikan bahwa pejabat eselon II dan eselon III telah membatasi aktivitas ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Papua. Ia pun mengajak seluruh ASN untuk tidak boleh ada pertemuan dengan penjabat eselon II, eselon III maupun eselon IV.

   “Tidak boleh ada ASN yang mengikuti pertemuan dengan para eselon,” tegasnya.

  Ia juga menegaskan bahwa polisi harus usut tuntas pelaku honorer siluman di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua. Karena itu ia sampaikan masalah siluman ini masalah serius dan tidak main-main.

   Tidak hanya itu, salah seorang dari Asosiasi ASN ini juga mempertanyakan aturan atau prosedur pemerintah terkait pegawai honorer yang pra jabatan di provinsi induk dan mengambil surat keputusannya (SK) di provinsi DOB.

   Dirinya juga menyayangkan pemerintah terhadap pegawai honorer yang sudah mengabdi berpuluhan tahun di provinsi induk dan harus dikorbankan untuk pindah ke provinsi DOB.

  Berikut merupakan lima tuntutan yang diusulkan oleh solidaritas ASN Provinsi Papua antara lain. Pertama, meminta kepada yang mulia Bapak Presiden Joko widodo, agar dapat mengantikan Pj Gubernur dan Pj Sekda Provinsi Papua dalam waktu yang sesingkatnya.