Ketua MPR Dukung Langkah Panglima TNI

Waket MPR: Kalau Berlarut-larut Bisa Berbahaya bagi NKRI

JAKARTA – Penglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono telah meningkatkan status operasi militer dari pendekatan halus menjadi siaga tempur di beberapa daerah di Papua. Langkah panglma TNI ini mendapat dukungan dari legislatif yakni dari lembaga tertinggi negara yakni Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo.

“Meminta Panglima TNI dan seluruh jajarannya agar bersikap tegas dan tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan kepada KKB yang telah melakukan berbagai tindak anarkis yang mengancam dan mengakibatkan korban jiwa di kalangan masyarakat dan aparat yang bertugas di Papua,” kata Bambang dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, (18/4) kemarin.

Hal itu dikatakan Bambang menyusul terjadinya serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Sabtu (15/4). Serangan terjadi ketika pasukan TNI menyisir daerah tersebut untuk mencari pilot Susi Air Phillip Merthens yang disandera KKB sejak Februari 2023.

Atas dasar itu, Bambang mendorong pemerintah serta TNI dan Polri untuk memastikan keamanan dan keselamatan para prajurit yang bertugas dalam operasi pencarian pilot Susi Air tersebut. “Serta memberikan perlindungan kuat yang maksimal dari potensi kelanjutan gangguan dan ancaman dari aksi anarkis KKB,” kata Bambang.

Bambang juga meminta penambahan jumlah personel untuk memperkuat dan meningkatkan pengamanan di wilayah Papua.

Sementara itu anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk tidak setengah hati menyelesaikan serangkaian aksi yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB), termasuk dalam hal peningkatan status operasi militer dari pendekatan halus menjadi siaga tempur di beberapa daerah di Papua.

“Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban, menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh,” kata Sukamta dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu (19/4) kemarin.

Menurut Sukamta, status siaga tempur yang dinyatakan oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, juga dibutuhkan keseriusan. Hal itu menyusul aksi KKB yang menyerang dan menembaki prajurit TNI, sehingga menyebabkan satu orang prajurit gugur dan empat lainnya luka-luka. “Kalau mau ditingkatkan jadi siaga tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil,” ucap dia.

Sukamta kemudian menyoroti anggaran, personel, dan peralatan tempur TNI dalam operasi di Papua yang menurut dia sangat terbatas. Apabila hal tersebut tidak ditingkatkan, maka status siaga tempur di Papua belum maksimal.

Dia mengatakan, pemerintah dengan informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat setempat, semestinya dapat menentukan pendekatan yang paling tepat untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB.

Terpisah, Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan meminta pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat dan tegas terkait penyerangan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap Batalyon Infanteri Raider 321/Galuh Taruna di Distrik Mugi Mam, Nduga, Papua.

“Karena semakin banyak korban TNI, Polri, dan rakyat yang semakin meningkat,” ujar Sjarifuddin dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pendekatan diplomasi dan pendekatan sosial bisa saja dilakukan. Namun hal demikian juga perlu dilakukan secara tepat dan tegas. “Silakan saja melakukan pendekatan lunak dan diplomasi,” katanya.

Tidak hanya itu, persoalan inti tidak bisa didiamkan berlarut-larut. Sebab, keadaan yang demikian disebut akan membuat rakyat menjadi korban. “Kalau berlarut-larut bisa berbahaya bagi NKRI,” tambah dia.

Sjarifuddin tidak menampik bahwa pembangunan di Papua gencar dan masif dilakukan oleh pemerintah. Kendati demikian, ia menilai bisa jadi hal itu yang bukan yang dibutuhkan. “Persoalan utama dari mereka adalah aspirasi,” tutur Sjarifuddin.

Ia mengungkapkan pembangunan yang ada disebut belum dapat mengentaskan faktor-faktor tadi. Pembangunan infrastruktur seperti jalan memerlukan waktu yang panjang, sedangkan kemiskinan dan ketidaksejahteraan sekarang yang dirasakan. “Perlu ada strategi yang diluruskan kembali,” tutup dia.

  Sementara itu anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani berharap TNI tidak terpancing mengambil langkah yang berlebihan di Papua, terutama setelah kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang pasukan TNI di Mugi-man, Nduga.

Christina Aryani saat dihubungi di Jakarta, Rabu, berharap TNI tetap fokus pada misi pembebasan pilot Susi Air yang disandera KKB serta misi penyelamatan prajurit yang masih hilang dan evakuasi.

“Kami berharap TNI tidak terpancing untuk mengambil langkah serang berlebihan, tetapi fokus pada upaya pembebasan sandera, penyelamatan prajurit yang masih dinyatakan hilang, serta proses evakuasi,” kata Christina. (antara)