Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK ke SYL telah menjadi perhatian publik. Polda Metro Jaya diperintahkan agar prosesnya ditangani secara profesional. “Dalam setiap tahapannya didampingi Bareskrim dan Propam, saya minta turun,” ujarnya.
Dia meminta agar semua hasil penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Serta, membuka ruang untuk bisa diawasi eksternal dan bahkan disupervisi KPK. “Pesan saya tangani secara cermat dan tidak arogan,” jelasnya.
Apakah kasus pimpinan KPK itu yang dimaksud Firli Bahuri? Kapolri menjawab bahwa pertanyaan tersebut terlalu teknis. Yang pasti, sudah diinstruksikan ke jajaran untuk ditangani dengan baik. “Saya minta bisa dipertanggungjawabkan,” urainya ditemui di Monumen Nasional (Monas).
Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut cek Rp triliun yang ditemukan KPK di rumah dinas Syahrul Yasin Limpo (SYL) kemungkinan palsu. Sementara itu, KPK terus mendalami dugaan korupsi yang dilakukan SYL. Tiga orang saksi dari Kementerian Pertanian (Kementan) diperiksa kemarin.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya sudah mengecek dokumen cek senilai Rp 2 triliun itu. Hasilnya, cek tersebut palsu. Dalam arti tidak bisa dicairkan. “Dokumen yang ada terindikasi palsu,” ucapnya kepada Jawa Pos.
Penyusunan Renstra tersebut dibahas dalam dua kali rapat koordinasi lintas sektor. Rapat pertama dipimpin langsung…
BTM menegaskan, PDI Perjuangan menghormati keputusan dan kewenangan Gubernur Papua dalam membentuk struktur percepatan pembangunan…
“Kami akan usahakan lebih cepat dari waktu yang diberikan gubernur, ada beberapa yang harus diperbaiki.…
Kepala DLH Kabupaten Jayapura, Salmon Telenggeng, mengatakan bahwa pergantian tenaga kerja tersebut merupakan tindak lanjut…
Dalam perjalanan, mesin speedboat mengalami gangguan dan mati mendadak sehingga perahu kehilangan kendali dan terbalik.…
Meski secara umum BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja daerah Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten…