

ASN yang ada di lingkungan Pemprov usai apel pagi pada Senin lalu. (foto: Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Pemerintah akan mulai memindahkan aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Rencananya relokasi ASN ke IKN akan dimulai pada September 2024 mendatang.
Terkait itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Marthen Kogoya, mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapatkan petunjuk dari pusat apakah nanti ada keterlibatan juga dari ASN Pemprov.
“Hingga kini belum ada petunjuk resmi dari pusat, belum ada,” ucap Marthen saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Sabtu (8/6).
Menurut Marthen, dimungkinkan yang ikut pindah nantinya adalah Kantor Perwakilan Provinsi Papua yang ada di Jakarta beserta orang orang yang bekerja didalamnya.
“Kami di daerah tidak diwajibkan untuk ikut ke sana (IKN-red) kecuali Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua yang ada di Jakarta akan bergeser ke sana, dan secara otomatis semua aset dan ASN yang ada di Jakarta juga akan berseger ke IKN,” kata Marthen.
Marthen menjelaskan jika Kantor Penghubung Provinsi Papua yang ada Jakarta memiliki Kepala Badan termasuk pegawai dan staf, sehingga itu dimungkinkan mereka ini yang digeser ke IKN. “Di luar dari itu, kemungkinan tidak ada ASN dari Papua yang digeser ke IKN,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyiapkan 11.916 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 38 kementrian/lembaga untuk pidah kerja di IKN.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas, menerangkan tahap pertama pemindahan ASN berlangsung pada September 2024 dari 38 kementerian/lembaga. (fia/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
"Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan vanili kualitas super asal PNG sebanyak tujuh koli dengan total…
Kepala Kampung Warembori, Steven Samber, meminta Pemerintah Provinsi Papua melanjutkan pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih…
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menilai peristiwa tersebut sebagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia…
Upaya pencarian terhadap korban yang hanyut di Kali Uwe beberapa waktu lalu belum usai. Di…
Menyikapi krisis kemanusiaan ini, Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya bergerak cepat mengambil peran ganda tidak hanya…
Komandan Kodaeral X Jayapura, Mayjen TNI (Mar) Sugianto, secara tegas menyatakan penghentian rencana pembangunan Dermaga…