

JAKARTA-Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memastikan bahwa belum ada laporan, data atau fakta terkait ketidaknetralan personel kepolisian di Pemilu 2024. Kompolnas berharap masyarakat turut membantu pengawasan.
Hal ini menjawab tudingan ataupun framing terhadap Polri soal ketidaknetralan serta berpihak ke salah satu pasangan capres-cawapres di Pemilu 2024, yang dilakukan sejumlah pihak, tanpa berdasarkan data dan fakta yang valid.
“Sejauh ini kami (Kompolnas) belum menerima pengaduan terkait dugaan ketidaknetralan anggota Polri,” kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, Selasa (5/12).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya sudah menegaskan, jika masyarakat menemukan oknum yang bertindak tidak netral, untuk segera dilaporkan. Ia berkomitmen akan menindak tegas tanpa pandang bulu.
Namun, Sigit menekanakan, laporan tersebut harus disertai bukti, data dan fakta yang kuat. Jangan hanya sekadar asumsi dan framing semata.
Kembali ke Kompolnas, Poengky menjelaskan, sebagai pengawas eksternal, pihaknya juga terus melakukan pengawasan serta pemantauan terhadap Korps Bhayangkara. Termasuk netralitas dalam kontestasi Pemilu seperti saat ini.
“Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri telah melakukan pemantauan, termasuk dengan melakukan kunjungan kerja ke Polda-Polda untuk supervisi sekaligus pengawasan, dan jika ada temuan di lapangan, akan kami sampaikan melalui surat kepada Kapolri,” ujar Poengky.
Poengky juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi. Bahkan, jika memang ditemukan bukti, data dan fakta bisa langsung melaporkan ke Itwasum Polri serta Kompolnas.
Page: 1 2
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menilai pendekatan keamanan dalam penanganan konflik…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Iptu Marcelino Rumambi, SH, MH menyatakan hari ke enam ini…
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyatakan satuan tugas TNI…
Menurut Abisai Rollo, tingginya angka kebakaran dalam beberapa waktu terakhir harus menjadi perhatian serius semua…
Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua melakukan Forum Koordinasi Strategi Percepatan Pembangunan. Pertemuan ini…
Gubernur Papua Matius D Fakhiri meminta masyarakat adat dilibatkan dalam pengelolaan saham PT Papua Divestasi…