Masyarakat Adat Tegas Tolak PSN dan Investasi

Ketua Komite II DPD RI Badikenita Sitepu mengungkapkan, setelah dari Merauke, pada Rabu (4/12) besok akan ada rapat bersama dengan seluruh Komite terkait di DPD RI dan juga kementerian.

‘’Sesuai kesepatan pada kehadiran masyarakat di Jakarta, kita akan hadir dan mendengarkan masyarakat yang ada di sini dan mengundang seluruh stakeholder yang masuk dalam PSN ini. Mungkin nanti akan ada penyesuaian data yang sebenarnya. Kita melihat, masyarakat bukan menolak kehadiran pemerintah. Masyarakat itu, ingin ada hal-hal yang tetap terjaga dan kalau pembangunan itu dilakukan berhasil dan memberikan manfaat,’’ kata Sitepu.

Pemerintah dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto dengan swasembadan pangan, lanjut Badikenita Sitepu, tidak akan menyemaratakan semua kondisi yang ada.

‘’Pasti pak Presiden Prabowo dengan programnya sendiri, tidak ada presiden yang ingin menyengsarakan masyarakatnya. Masyarakat juga ada beberapa hal nanti seperti kearifan lokal untuk tetap dijaga dan mudah-mudahan kita DPD RI bisa menjembati hal ini untuk mencapai tujuan bersama satu bangsa, satu tujuan,’’ harapnya.

Disinggung wartawan soal penarikan TNI dari PSN, Badikenita Sitepu mengatakan bahwa hal itu pasti akan dibicarakan.

‘’Tapi keberadaan TNI disitu untuk membantu masyarakat bisa bertani. Tidak ada operasi meliter disitu. Kita juga sudah bicara. Karena Satgas Pangan yang ada. Bukan operasi militar. Tapi nanti kita lihat kebutuhannya, karena melihatnya itu secara holistik,” tambahnya.

Ada dari sisi masyarakat, kemudian dari sisi program. Tapi kita dari DPD khususnya Komite II melihat ini dari ketahanan pangan. “Dan memang selama ini yang punya pengalaman yang mengurus pangan itu dari Kemenhan. Jangan melihat keberadaan TNInya, tapi bahwa fungsi yang mereka lakukan,’’ tutupnya. (ulo/ade)

 

   Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos