

IDAI menyebut Indonesia menempati urutan kedua kasus campak terbanyak di dunia. (ISTIMEWA)
SURABAYA – Sepanjang tahun 2025 terdapat lebih dari 11 ribu kasus campak terkonfirmasi dan sekitar 60 ribu kasus suspek di Indonesia. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada urutan kedua kasus campak tertinggi di dunia. Laboratorium kesehatan bahkan kewalahan menangani hampir 50 ribu spesimen yang masuk sepanjang tahun tersebut.
Lonjakan kasus campak di Indonesia kembali menjadi sorotan internasional. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jawa Barat, Prof Dr dr Anggraini Alam, SpA, menyebut bahwa Indonesia kini berada di urutan kedua kasus campak terbanyak di dunia.
“Indonesia urutan kedua KLB campak di dunia memang demikian, mau apa lagi. Dan kasus campak di 2025 yang konfirmasi itu 11 ribu lebih, suspeknya 60-an ribu lebih,” ungkap Prof Anggi, Sabtu (28/2).
Data IDAI menunjukkan lima negara dengan jumlah kasus campak tertinggi dalam enam bulan terakhir, yakni Yaman (11.288 kasus), Indonesia (10.744 kasus), India (9.666 kasus), Pakistan (7.361 kasus), dan Angola (4.843 kasus). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat vaksinasi di sejumlah daerah, seperti Timika dan Sumenep, yang berisiko menimbulkan korban jiwa.
Kelompok antivaksin berkontribusi terhadap meningkatnya kasus campak. Menurutnya, masih ada aktivis yang menolak vaksinasi dengan alasan keliru.
“Sampai bahkan mengatakan aktivis-aktivis antivaksin mendingan anaknya kena campak, bahkan nggak papa kena polio. Apa benar demikian? Belum tahu komplikasi campak itu apa?” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa komplikasi campak bisa berdampak serius, mulai dari kehilangan pendengaran, dehidrasi yang berujung kematian, mata kering akibat kekurangan vitamin A, hingga pneumonia.
Page: 1 2
Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…
Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…
Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…
Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…