

Kepala Komnas HAM Papua saat memberikan kuliah umum di FISIP Universitas Cenderawasih (Uncen), pada Rabu (29/10). (foto:Jimi/Cepos)
JAYAPURA – Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) wilayah Papua menggelar kuliah umum di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen), pada Rabu (29/10).
Adapun kuliah umum tersebut di lakukan dengan tema ”Stabilitas Politik, Keseimbangan Antara Konflik dan Konsensus” untuk mata kuliah pembangunan Politik dan Sosiologi Politik.
Kepada Wartawan Kepala Komnas HAM Frits Ramandey mengatakan materi Stabilitas Politik, Keseimbangan Antara Konflik dan Konsensus sangat penting diberikan kepada mahasiswa untuk penyebarluasan pemahaman tentang HAM.
Frits menerangkan dalam materi tersebut selain pendekatan teoritis, yuridis yang dibahas tetapi juga ada studi-studi kasus dalam penanganan konflik. Studi kasus yang dimaksud yakni penanganan konflik, penyelesaian konflik, apa itu konflik dan bagaimana merubah konflik menjadi konsensus.
Materi-materi inilah yang menjadi pokok pembahasan Frits kepada mahasiswa FISIP Uncen dalam kegiatan kuliah umumnya. Adapun kuliah umum ini direspons antusias dan dirasakan puas oleh mahasiswa. Terbukti para mahasiswa yang hadir dalam kuliah umum itu, ingin mencari tau lebih mendalam tentang permasalahan yang terjadi hingga saat ini di atas tanah Papua.
“Mereka ingin mengekspor lebih jauh tentang kasus-kasus yang terjadi di Papua. Misalnya kebebasan berekspresi. Karena Kampus ini (Uncen) mengalami banyak kasus tentang kebebasan berekspresi,” kata Frits kepada wartawan, usai kegiatan, Rabu (29/10).
Selain itu, Fritz juga menyinggung terkait dengan operasi TNI saat ini Papua yang semakin masif. Kondisi ini menurutnya dapat menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat, apakah operasi militer di tanah Papua ini akan meredamkan konflik atau justru menambah konflik?
Page: 1 2
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…